Mahkamah Konstitusi menunda sidang pada Kamis, 19 November 2026, dalam perkara yang dapat memengaruhi pengecualian hukum atas pembukaan lahan dengan membakar berdasarkan kearifan lokal. Menurut keterangan resmi MK, wakil DPR dan Presiden menyatakan belum siap menyampaikan keterangan. MK belum memutus permohonan tersebut. Penundaan tidak berarti pengadilan telah menyatakan kedua lembaga melanggar hukum.
Perkara ini penting karena menyangkut dua kepentingan yang harus sama-sama diperhatikan: kelangsungan praktik pertanian tradisional masyarakat dan hak publik atas lingkungan yang sehat. Pengecualian yang terlalu longgar dapat membuka ruang penyalahgunaan dalih adat. Sebaliknya, pembatasan yang tidak proporsional dapat menyulitkan petani subsisten tanpa menyelesaikan sumber kebakaran berskala besar.
Apa yang terjadi di persidangan
Ketua MK Suhartoyo menyampaikan bahwa sidang perkara 391/PUU-XXIV/2026 semula dijadwalkan mendengarkan keterangan DPR dan Presiden. Namun, keduanya meminta penundaan karena keterangan belum siap, menurut publikasi MK tertanggal 19 November. Laporan tersebut tidak menjelaskan secara lengkap penyebab ketidaksiapan ataupun apakah penundaan akan memengaruhi hasil akhir perkara.
Permohonan menguji Pasal 69 ayat (2) UU 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup beserta penjelasannya, sebagaimana telah diubah melalui aturan Cipta Kerja. Undang-undang pada dasarnya melarang pembukaan lahan dengan membakar, tetapi memberikan pengecualian bagi masyarakat yang sungguh-sungguh memperhatikan kearifan lokal. Penjelasannya mengatur batas paling luas dua hektare per kepala keluarga, penggunaan varietas lokal, dan sekat bakar.
Persyaratan itu penting untuk mengendalikan kegiatan, tetapi tidak otomatis menghilangkan asap. Pemohon berpendapat api dapat menjalar akibat angin, vegetasi kering, dan perubahan cuaca; asap juga dapat menyebar sekalipun sekat bakar mampu menahan nyala api. Pendapat tersebut merupakan dalil pemohon, belum menjadi kesimpulan hakim.
Apa yang diminta pemohon
Dalam catatan MK, pemohon perkara ini ialah Bima Sadiropa Sijabat, Muh. Adam Arrofiu Arfah, dan Mirzan Salim. Salah satu permintaan alternatif mereka ialah agar pengecualian pembakaran berdasarkan kearifan lokal mensyaratkan izin pejabat berwenang serta pengawasan sebelum, selama, dan sesudah pembakaran. Mereka menilai pengamanan tambahan diperlukan untuk melindungi lingkungan dan kesehatan.
Namun, kewajiban izin juga memunculkan pertanyaan praktis. Bagaimana petani kecil di wilayah terpencil memperoleh izin secara cepat dan terjangkau? Apakah kewenangan administratif dapat menyulitkan komunitas yang belum memiliki dokumen pengakuan wilayah adat? Laporan yang tersedia belum menjawab pertanyaan tersebut. Hal ini perlu diuji agar perlindungan lingkungan tidak menghasilkan ketidakadilan baru.
Sidang ini menguji penafsiran norma hukum. MK tidak sedang memutus apakah perusahaan atau individu tertentu merupakan pelaku suatu kebakaran. Karena itu, tidak tepat mengaitkan pihak tertentu dengan tindak pidana hanya berdasarkan berlangsungnya perkara.
Siapa yang menanggung dampak
Asap kebakaran hutan dan lahan dapat memperburuk gangguan pernapasan dan penyakit jantung. Dalam penjelasannya, MK menyebut bayi, anak-anak, lansia, ibu hamil, serta orang dengan penyakit kronis sebagai kelompok yang lebih rentan. Warga yang tidak membakar lahan maupun memperoleh keuntungan dari kegiatan tersebut tetap dapat menanggung biaya kesehatan dan kehilangan aktivitas ekonomi.
Pada sisi lain, perladangan adat tidak boleh disamakan begitu saja dengan konversi lahan komersial. Aturan harus mempertimbangkan skala, tujuan, dan dampak nyata. Pengecualian tidak semestinya menjadi celah bagi kegiatan usaha, tetapi petani tradisional juga tidak boleh otomatis dianggap sebagai penyebab seluruh kabut asap.
Perbedaan ini penting untuk penegakan hukum. Aparat memerlukan bukti siapa yang melakukan pembakaran, pada lahan mana, dengan izin atau pengecualian apa, dan apa akibatnya. Perubahan bunyi pasal tidak dapat menggantikan penyelidikan, pemantauan lapangan, pencegahan kebakaran, serta transparansi penindakan.
Konteks penegakan hukum
Dalam keterangan 19 Oktober, Kementerian Kehutanan menyatakan telah menjatuhkan sanksi administratif kepada 32 perusahaan yang terkait dengan 12.926,74 hektare areal konsesi terbakar. Kementerian juga menyebut proses pidana terhadap 120 subjek hukum. Angka tersebut merupakan laporan pemerintah tentang penegakan hukum, bukan bukti bahwa seluruh pihak telah divonis bersalah atau bahwa seluruh area terbakar merupakan hasil tindak pidana.
Data itu menunjukkan pembahasan karhutla tidak dapat dibatasi pada praktik pertanian adat. Kepatuhan perusahaan, pengelolaan konsesi, dan kapasitas pengawasan negara juga perlu diperiksa. Untuk menilai keberhasilan penindakan, diperlukan data hasil akhir perkara, pelaksanaan pemulihan ekosistem, serta pemeriksaan independen.
Hal yang masih perlu dipastikan
Ringkasan resmi sidang belum menyebut tanggal baru persidangan atau memuat keterangan tertulis lengkap DPR dan pemerintah. Belum tersedia pula analisis menyeluruh tentang biaya administrasi dan dampak izin baru bagi petani adat. Selama belum ada putusan, permohonan uji materi tidak otomatis mengubah hukum yang berlaku.
Perkembangan berikutnya yang penting adalah jadwal sidang lanjutan, argumentasi resmi DPR dan pemerintah, serta pertimbangan hakim ketika putusan dijatuhkan. Pembaca perlu membedakan permintaan pemohon, ketentuan yang sekarang berlaku, dan putusan mengikat yang mungkin terbit kemudian.
Artikel ini disusun berdasarkan keterangan sidang MK tanggal 19 November, penjelasan perbaikan permohonan tanggal 9 November, laporan independen ANTARA dan CNN Indonesia, serta pernyataan penegakan hukum Kementerian Kehutanan tanggal 19 Oktober.




