Indonesia Corruption Watch (ICW) bersama Koalisi Advokasi Perampasan Aset menilai UU Perampasan Aset yang baru disetujui DPR berpotensi jauh lebih lemah dibandingkan reformasi yang mereka harapkan. Keberatan mereka menyangkut kekayaan tidak wajar, kejahatan sebelum aturan berlaku, ambang nilai perampasan tanpa pemidanaan, dan independensi pengelolaan aset.
DPR menyetujui RUU dalam rapat paripurna 19 November 2026, sebagaimana dikonfirmasi ANTARA dan sekretariat parlemen. Namun, analisis terperinci koalisi merujuk pada draf Tim Perumus dan Tim Sinkronisasi tertanggal 16 November. News WLD belum memverifikasi secara independen bahwa semua ketentuan draf itu tetap sama dalam naskah final yang disahkan. Perbedaan antara keputusan DPR yang terverifikasi dan pasal draf yang dipersoalkan sangat penting.
Mengapa pegiat antikorupsi menyebut aturan melemah
ICW mengatakan draf tersebut menghapus mekanisme illicit enrichment untuk menyasar kekayaan pejabat yang tidak dapat dijelaskan secara memadai melalui penghasilan sah. Ibrahim dari divisi hukum dan investigasi ICW menilai hal ini dapat melemahkan penegakan pelaporan harta kekayaan pejabat negara atau LHKPN. Menurut organisasi itu, undang-undang pemulihan aset seharusnya membantu pemeriksaan kekayaan yang tidak sebanding dengan pendapatan sah.
Namun, kenaikan kekayaan yang tidak dapat dijelaskan bukan otomatis bukti tindak pidana korupsi tertentu. Sistem yang baik membutuhkan definisi hukum, pemeriksaan hakim, standar pembuktian, kesempatan membantah tuduhan, dan perlindungan pemilik sah. Jaminan itu bukan formalitas: mekanisme yang buruk juga dapat merugikan orang tidak bersalah.
Tanggapan DPR
Ketua Komisi III DPR Habiburokhman membela penghapusan tersebut. Menurut CNN Indonesia, ia menyatakan konsep illicit enrichment menghadapi keberatan HAM dan tidak cocok dimasukkan ke undang-undang yang berfokus pada prosedur, bukan rumusan tindak pidana materiil. ICW membantah karena menilai rancangan tersebut tetap memuat ketentuan substantif lainnya.
Perwakilan ICW juga menduga sebagian pembentuk undang-undang mungkin berkepentingan menghindari aturan kekayaan tidak wajar yang lebih kuat. Ini adalah dugaan dan tidak membuktikan pelanggaran oleh legislator tertentu. Motif semacam itu harus diuji melalui keterbukaan informasi dan bukti, bukan dianggap terbukti.
DPR menyatakan pembahasan mencakup pengawasan hakim, perlindungan pihak ketiga beritikad baik, dan pengawasan independen. Penjelasan DPR meliputi penelusuran, pemblokiran transaksi, permohonan penyitaan, dan putusan pengadilan. Penjelasan tersebut belum menggantikan pemeriksaan pasal demi pasal atas naskah final.
Apakah aset dari kejahatan lama bisa dijangkau?
Koalisi menyatakan draf 16 November memuat pembatasan non-retroaktif yang berpotensi menghalangi penggunaan mekanisme baru untuk sebagian hasil kejahatan sebelum undang-undang berlaku. Dampak nyatanya bergantung pada bunyi ketentuan peralihan, keberlakuan hukum pidana lain, dan mekanisme pemulihan yang tetap tersedia.
Karena itu, keliru menyimpulkan bahwa semua hasil korupsi lama kini kebal hukum. Jalur penyitaan, restitusi, dan pemulihan berdasarkan aturan lain mungkin tetap dapat digunakan. Pertanyaan yang lebih tepat adalah apakah undang-undang baru benar-benar menambah alat yang efektif untuk menelusuri serta memulihkan aset hasil kejahatan masa lalu.
Kenaikan ambang sepuluh kali lipat
Koalisi juga menyebut ambang nilai untuk prosedur perampasan tertentu tanpa putusan pidana dinaikkan dari Rp100 juta menjadi Rp1 miliar dalam draf. Bloomberg Technoz dan media lain melaporkan kritik tersebut pada 19 November. Jika kenaikan dipertahankan dalam naskah final, jalur itu mungkin menjadi lebih terbatas untuk aset bernilai menengah.
Angka tersebut tidak boleh disamakan dengan kekebalan menyeluruh bagi aset di bawah Rp1 miliar. Aturan pidana dan perdata lainnya masih dapat memungkinkan penyitaan atau perampasan jika syaratnya terpenuhi. News WLD belum memastikan ambang final melalui teks undang-undang yang autentik.
Siapa menguasai aset rampasan?
ICW khawatir lembaga pengelola aset terlalu dekat dengan eksekutif, khususnya jika pengaturan tata kelola penting diserahkan kepada peraturan presiden. Konsentrasi kewenangan dapat menimbulkan risiko dalam pengangkatan pejabat, penilaian aset, pelelangan, dan pembagian hasil. Ini adalah risiko tata kelola, bukan bukti bahwa aset telah disalahgunakan.
DPR menyatakan modelnya mencakup pengelolaan profesional dan pengawasan independen. Uji sesungguhnya adalah jaminan audit eksternal, inventaris terbuka, aturan konflik kepentingan, mekanisme keberatan melalui pengadilan, dan laporan publik. Korban juga memerlukan kepastian apakah aset yang dipulihkan dikembalikan kepada mereka atau masuk kas negara.
Keterbukaan dan kemungkinan uji konstitusional
Koalisi menilai draf, naskah akademik, dan daftar inventarisasi masalah tidak cukup tersedia pada tahap akhir pembahasan. Mereka mengancam uji formil dan materiil ke Mahkamah Konstitusi. DPR menyatakan telah menyelenggarakan banyak rapat dengar pendapat dan membahas ratusan butir masalah. Kedua pernyataan itu bisa benar sekaligus menyisakan pertanyaan: apakah masyarakat dapat melihat dan menanggapi bunyi pasal tahap akhir sebelum disahkan?
Bagi warga, risikonya datang dari dua arah. Sistem pemulihan yang kuat dan diawasi dapat mengembalikan uang publik yang dicuri dan memberi kompensasi kepada korban. Sistem terlalu sempit bisa melewatkan aset penting; sistem terlalu luas bisa memblokir harta pemilik tidak bersalah atau mengganggu usaha tanpa pemeriksaan memadai.
Langkah terpenting berikutnya adalah publikasi teks final yang autentik dan perbandingan terbuka dengan draf 16 November, termasuk ketentuan kekayaan tidak wajar, ambang nilai, aturan peralihan, dan pengelolaan aset. Sebelum itu selesai, keberatan ICW adalah kritik terdokumentasi yang penting, bukan bukti konklusif tentang seluruh akibat hukum final.
Artikel ini melanjutkan liputan News WLD pada 19 November yang mengonfirmasi persetujuan DPR, dengan fokus pada kritik masyarakat sipil yang muncul kemudian dan bukan mengulang berita pengesahan.
Sumber
- 1.CNN Indonesia: ICW sentil DPR soal illicit enrichment, cnnindonesia.com
- 2.Suara: ICW kritik RUU dan keterbukaan, suara.com
- 3.Bloomberg Technoz: ICW kritik UU, bloombergtechnoz.com
- 4.DPR: pembahasan tingkat I, dpr.go.id
- 5.ANTARA: pengesahan RUU, antaranews.com
- 6.Kementerian Hukum: paripurna, djpp.kemenkum.go.id




