Cek fakta: tak ada bukti Komdigi minta video karhutla Msbreewc diturunkan

Klaim: Unggahan viral FreaKind Media menyebut Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) diduga meminta Pornhub, sebuah platform video dewasa, menghapus video kreator konten Msbreewc tentang kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Penilaian: Belum terbukti. NewsWLD tidak menemukan dokumen, pemberitahuan platform, atau pernyataan resmi yang menunjukkan Komdigi meminta video itu dihapus. Komdigi membantah pernah meminta platform mana pun menurunkan konten karhutla, tetapi belum berkomentar soal video ini secara khusus, dan platform tersebut belum menjelaskan secara terbuka alasan penghapusannya.

Apa yang diklaim

Msbreewc, kreator konten yang aktif di X sebagai @bree_cov dan di Instagram sebagai @bree.cov, mengunggah video berjudul "INDONESIA Still BURNING" tentang karhutla ke sebuah platform video dewasa. Unggahan di X yang ditelusuri NewsWLD menunjukkan video itu sudah dibahas sejak 7 November 2026.

Dalam unggahan X sekitar pukul 01.04 WIB pada 10 November 2026, kreator itu menyebut videonya sudah tidak ada. Ia menulis bahwa platform tersebut memeriksa setiap video sebelum tayang, sehingga video yang melanggar aturan seharusnya tidak lolos sejak awal, lalu bertanya kepada pengikutnya apa artinya. Dalam unggahan itu ia tidak menyebut Komdigi.

Unggahan FreaKind Media kemudian melangkah lebih jauh, dengan judul bahwa konten karhutla Msbreewc diblokir setelah viral dan "KOMDIGI diduga" menjadi pihak yang meminta platform itu menghapusnya. Sejumlah pengguna X lain ikut menyebut Komdigi sebagai pihak yang menurunkan video tersebut.

Apa yang bisa dan tidak bisa kami pastikan

NewsWLD tidak bisa memastikan secara mandiri waktu unggah yang persis maupun penghapusannya. Platform itu diblokir di Indonesia dan NewsWLD tidak menautkannya. Bukti bahwa video itu turun bersandar pada unggahan sang kreator sendiri dan tangkapan layar warganet.

Kami menelusuri pernyataan Komdigi serta pemberitaan Kompas, Detik, CNN Indonesia, ANTARA, dan Suara untuk mencari rujukan soal permintaan terkait video ini. Kami tidak menemukannya. Tidak ada media yang kami periksa yang memberitakan permintaan Komdigi, pemberitahuan platform yang mengutip perintah pemerintah, atau pernyataan platform tentang alasan video itu dihapus.

Apa kata Komdigi

Komdigi berulang kali membantah meminta platform menghapus konten karhutla, meski belum menyinggung video ini secara langsung.

Pada 21 Oktober 2026, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid dalam keterangan pers yang diberitakan Kompas dan ANTARA mengatakan: "Tidak ada penurunan konten maupun permintaan penurunan konten dari Kemkomdigi untuk membatasi informasi terkait kebakaran hutan dan lahan atau karhutla." Ia menyebut informasi dari masyarakat berguna bagi penanganan karhutla dan meminta platform transparan soal algoritma dan panduan komunitasnya.

Pada 13 November 2026, Sekretaris Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital Komdigi Mediodecci Lustarini mengatakan kementerian siap membuka catatannya dan mencocokkannya dengan data masyarakat sipil, menurut Detik dan Kompas. Ia mengatakan setiap permintaan penurunan konten tercatat secara elektronik dan bisa ditelusuri, dan Komdigi siap memperbaiki jika ada kesalahan moderasi.

Mengapa klaim ini dipercaya banyak orang

Kecurigaan ini punya latar. Dalam rilis tertanggal 12 November 2026, lembaga hak digital SAFEnet dan Remotivi menyebut dari 127 konten termoderasi yang mereka catat per 8 November, 94 konten (74 persen) dimoderasi atas permintaan Komdigi. Mereka mencatat 13 konten bertopik karhutla, termasuk unggahan di X, Instagram, dan Threads yang menerima pemberitahuan berdasarkan permintaan Komdigi.

Daftar mereka mencakup media sosial arus utama. Rilis itu tidak menyebut platform dewasa apa pun ataupun video ini. Menurut Detik, Komdigi mengaku belum bisa mencocokkan angka 74 persen itu dengan catatannya sendiri.

Apa kata catatan platform dan pemerintah

Bantahan Komdigi menyangkut konten karhutla. Catatan dari platform dan pemberitaan menunjukkan Komdigi memang meminta platform membatasi konten lain, termasuk karya jurnalistik dan kritik, dan permintaan itu meninggalkan jejak yang bisa dilihat.

• Penjelasan Komdigi sendiri soal jejaknya. Pada 13 November 2026, pejabat Komdigi Mediodecci Lustarini mengatakan pengguna X menerima pemberitahuan bahwa kontennya dihapus atas permintaan Komdigi, dan Meta menampilkan keterangan yang menyebut Komdigi saat membatasi konten, menurut Detik. Ia mengatakan konten tanpa notifikasi itu belum tentu dibatasi oleh Komdigi.
• Unggahan media, April 2026. Saat BBC News Indonesia membuka unggahan Magdalene tentang investigasi penyiraman air keras terhadap aktivis Andrie Yunus, muncul pesan "Post not available in Indonesia. This is because we complied with a legal request from KOMDIGI to restrict this content", lapor BBC News Indonesia. Dirjen Pengawasan Ruang Digital Komdigi Alexander Sabar mengatakan pemblokiran itu menindaklanjuti aduan masyarakat yang menilai konten tersebut disinformasi dan provokatif, menurut Kompas. Pembatasan itu kemudian dicabut, lapor Independen.
• Akun pengulas barang mewah pejabat, Juni 2026. Pada akhir Juni 2026 akun Instagram @cabinetcouture_idn tidak bisa diakses di Indonesia dengan pemberitahuan bahwa pembatasan dilakukan untuk memenuhi permintaan Komdigi, menurut The Conversation Indonesia dan Independen.
• Konten karhutla, Oktober 2026. SAFEnet dan Remotivi menyebut tiga cuitan X soal karhutla, dua mengkritik penanganan Presiden Prabowo dan satu soal kebakaran di Taman Nasional Way Kambas, menerima notifikasi dugaan pelanggaran hukum Indonesia atas permintaan Komdigi, begitu pula satu unggahan Instagram dan satu unggahan Threads, seperti diberitakan Katadata. NewsWLD belum melihat notifikasi itu secara mandiri. Pada September, kedua lembaga juga melaporkan kritik seorang warga Malaysia soal karhutla Kalimantan terkena geoblocking di Indonesia atas permintaan Komdigi, dalam rilis yang terbit sebelum bantahan menteri.
• Data transparansi Meta. Halaman Indonesia Meta, dengan periode terbaru Januari sampai Juni 2026, menyebut Meta membatasi lebih dari 20 juta item atas dugaan pelanggaran hukum lokal, sebagian besar soal judi, termasuk sekitar 16.000 item berdasarkan laporan Komdigi soal judi ilegal dan barang yang diatur, ditambah lebih dari 200 item di Threads, menurut Meta Transparency Center. Halaman itu hanya memuat angka total, bukan unggahan per unggahan, sehingga tidak memastikan ataupun menyingkirkan pembatasan konten karhutla.
• Data Google. Dalam data permintaan penghapusan pemerintah milik Google, otoritas Indonesia mengajukan 1.794 permintaan mencakup 20.190 item pada Januari sampai Juni 2025, periode terbaru yang dipublikasikan; 19.084 item diajukan dengan alasan barang dan jasa yang diatur, dan tidak ada yang diajukan dengan alasan kritik terhadap pemerintah, berdasarkan pembacaan NewsWLD atas file data Google Transparency Report.

NewsWLD tidak bisa membaca pemberitahuan Indonesia di basis data Lumen, yang memerlukan akses peneliti, maupun angka per negara milik X, yang tidak dapat kami muat.

Apa kata Meta AI, dan mengapa itu bukan bukti

Tangkapan layar Meta AI di Threads yang menyebut Instagram memblokir akun "karena Meta nurutin permintaan hukum dari Komdigi" beredar pada 21 Oktober 2026, lapor CNN Indonesia. Jawaban chatbot bukan pernyataan perusahaan dan bisa keliru. Komdigi menyatakan jawaban itu tidak bisa dijadikan bukti dan meminta klarifikasi kepada Meta, lapor CNN Indonesia pada 23 Oktober. Katadata menulis pada 12 November bahwa Komdigi maupun Meta belum menjawab pertanyaannya soal temuan tersebut. NewsWLD tidak menemukan pernyataan terbuka dari Meta.

Pencocokan data

Komdigi mengatakan pada 13 November bahwa pihaknya tidak menemukan 94 kasus itu dalam catatannya berdasarkan periode dan bahwa angkanya "bisa jadi lebih besar daripada itu, atau malah sebaliknya", menurut CNN Indonesia. Menurut Katadata, Komdigi juga sedang menyiapkan mekanisme notifikasi publik pemutusan akses setelah putusan Mahkamah Konstitusi. Pejabat yang sama menyebut konten yang bisa diputus langsung oleh Komdigi hanya perjudian online dan pornografi. SAFEnet dan Remotivi mengajak Komdigi melakukan uji publik data pada 17 November 2026, lapor CNN Indonesia. Hingga artikel ini terbit, belum ada hasil bersama yang dirilis.

Tidak satu pun catatan ini menyebut platform dewasa atau video Msbreewc. NewsWLD memeriksa bantahan menteri yang lebih luas dalam cek fakta terpisah.

Aturan platform

Pornhub pada Desember 2020 menyatakan memiliki "tim moderator manusia yang besar yang khusus meninjau secara manual setiap unggahan", seperti diberitakan Ars Technica. Hal itu mendukung poin sang kreator bahwa video diperiksa sebelum tayang. Namun, hal itu tidak menunjukkan siapa yang meminta penghapusan, atau apakah memang ada yang meminta. Platform juga bisa menghapus konten atas inisiatif sendiri atau setelah laporan pengguna. NewsWLD tidak menemukan pernyataan terbuka dari platform itu soal video ini.

Latar hukum

Pendahulu Komdigi, Kominfo, memblokir Pornhub di Indonesia pada 2017 karena memuat konten yang melanggar kesusilaan sebagaimana diatur Pasal 27 ayat (1) UU Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), menurut CNN Indonesia.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2020, penyelenggara sistem elektronik lingkup privat yang diperintahkan menteri menurunkan konten terlarang wajib melakukannya paling lambat 1 x 24 jam, atau 4 jam jika bersifat mendesak. Jika tidak, menteri dapat memerintahkan penyedia internet memblokir layanan itu, menurut naskah peraturan yang dipublikasikan Komdigi. Karena platform itu sudah diblokir di Indonesia, video tersebut memang tidak bisa diakses secara resmi dari Indonesia, bahkan sebelum dihapus.

Fakta karhutla di lapangan

Karhutla yang dirujuk video itu nyata dan masih berlangsung. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat 283 titik api di sejumlah provinsi hingga 13 November 2026, dengan 764 hektare lahan dalam penanganan, dan menyebut luas lahan yang ditangani di Kalimantan Timur naik 50 persen dibanding hari sebelumnya, menurut Kompas.

Kesimpulan

Berdasarkan pengakuan sang kreator, video itu tampaknya memang sudah diturunkan, tetapi tidak ada bukti terbuka bahwa Komdigi yang memintanya. Kementerian membantah meminta platform menghapus konten karhutla dan menyebut permintaannya tercatat serta bisa diperiksa. Catatan BBC News Indonesia, Kompas, dan lembaga pemantau masyarakat sipil menunjukkan Komdigi memang meminta platform arus utama membatasi konten, termasuk karya jurnalistik dan, menurut SAFEnet dan Remotivi, sebagian unggahan soal karhutla, sehingga pertanyaan ini wajar diajukan. Selama platform, Komdigi, atau dokumen belum menunjukkan sebaliknya, klaim bahwa Komdigi berada di balik penghapusan ini belum terbukti. NewsWLD akan memperbarui cek fakta ini jika salah satu pihak merilis informasi baru.