Perunding pada KTT iklim COP31 di Antalya, Turki, masih berselisih pada Jumat, 20 November, setelah bahasa eksplisit mengenai peralihan dari bahan bakar fosil hilang dari rancangan kesepakatan. Konferensi dijadwalkan berakhir hari itu, tetapi rancangan tersebut belum menjadi keputusan akhir yang disahkan.
Laporan Perserikatan Bangsa-Bangsa tertanggal 20 November menyebut para menteri dan presidensi konferensi berupaya menjembatani perbedaan. Associated Press melaporkan keberatan negara-negara rentan iklim dan aktivis yang menilai kesepakatan tanpa komitmen jelas terkait bahan bakar fosil akan gagal memenuhi tujuan konferensi.
Mengapa redaksinya penting
Pada COP28 di Dubai tahun 2023, pemerintah menyepakati kontribusi terhadap peralihan dari bahan bakar fosil dalam sistem energi secara adil, tertib, dan berkeadilan. Dokumen UN Climate Change untuk COP31 secara eksplisit mengingatkan kembali kesepakatan itu. Hilangnya redaksi sepadan dari naskah negosiasi terbaru menjadi ujian apakah negara-negara akan menerjemahkan komitmen terdahulu menjadi rencana pelaksanaan.
Menurut AP, rancangan itu juga mengusulkan peningkatan porsi listrik dalam penggunaan energi final global dari sekitar 21% menjadi 35% pada 2035. Namun, elektrifikasi saja tidak menjamin penurunan emisi: dampak iklimnya bergantung pada cara listrik diproduksi. Kenaikan porsi listrik dari bahan bakar fosil akan memiliki dampak berbeda dibandingkan peningkatan setara dari pembangkit rendah emisi.
Perbedaan ini penting bagi pemerintah yang menyusun kebijakan energi dan industri. Target kelistrikan dapat mengarahkan investasi jaringan listrik, kendaraan, pemanas, dan pabrik, sedangkan sumber energi untuk jaringan menentukan seberapa besar polusi karbon benar-benar berkurang. Karena itu, target elektrifikasi dan redaksi bahan bakar fosil membahas persoalan terkait, tetapi tidak saling menggantikan.
Pendanaan masih diperdebatkan
Negara berkembang menuntut pendanaan yang lebih dapat diandalkan untuk beradaptasi terhadap panas, banjir, dan bahaya iklim lainnya. AP melaporkan rancangan menyerukan pelipatan tiga pendanaan adaptasi, tetapi tidak menyebut nilai dolar, berbeda dari versi sebelumnya yang mencantumkan US$120 miliar per tahun. Angka-angka itu menggambarkan naskah negosiasi yang berbeda, bukan dana yang sudah disalurkan atau janji akhir yang mengikat.
Sekretaris Jenderal PBB António Guterres mendesak negara kaya menyediakan pendanaan iklim terjangkau dan mendukung peralihan yang adil dari bahan bakar fosil. Seruan tersebut merupakan posisi kebijakan, bukan bukti bahwa para perunding sudah mencapai kesepakatan.
Bagi negara miskin, bentuk pendanaan juga penting selain besaran nominalnya. Bantuan yang menambah utang dapat membawa konsekuensi anggaran berbeda dibanding hibah, sementara pencairan yang terlambat dapat membuat masyarakat kekurangan sumber daya untuk menghadapi bencana iklim. Perselisihan perunding bukan semata soal bahasa deklarasi, tetapi juga siapa yang menanggung biaya pelaksanaannya.
Apa yang sudah pasti dan belum
UNFCCC mengonfirmasi COP31 berlangsung pada 9-20 November di Antalya, dengan Turki sebagai tuan rumah dan Australia memimpin perundingan. Agendanya mencakup adaptasi, pendanaan iklim, dan persoalan implementasi lain. Ini merupakan fakta tentang proses, bukan tanda bahwa rancangan terbaru telah disetujui.
Laporan PBB dan AP menggambarkan negosiasi yang masih berjalan. Hilangnya sebuah frasa dari rancangan tidak dengan sendirinya berarti pemerintah resmi membatalkan kesepakatan COP28, dan juga tidak membuktikan frasa itu pasti akan dikembalikan dalam dokumen akhir. Kedua kesimpulan tersebut melampaui bukti yang tersedia saat publikasi.
Apa selanjutnya
Berdasarkan laporan yang dirujuk per 20 November, perunding belum menyelesaikan perselisihan mengenai redaksi bahan bakar fosil dan pendanaan. Rancangan dapat diubah sebelum disahkan, dan tidak boleh disebut sebagai kesepakatan COP31 yang selesai sampai konferensi mengadopsinya secara resmi.
Bagi negara produsen dan pengimpor energi serta ekonomi yang rentan terhadap perubahan iklim, pertanyaan praktisnya adalah apakah naskah akhir akan menetapkan pelaksanaan, pendanaan, dan akuntabilitas, bukan sekadar mengulang ambisi umum.




