Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan para menteri agar Indonesia menikmati sedikitnya 70% manfaat dari izin usaha pertambangan. Tujuan politiknya jelas: nilai kekayaan mineral Indonesia harus lebih banyak dinikmati masyarakat. Namun, rumus ekonominya belum dijelaskan. Pertanyaan penting bagi pembayar pajak, warga sekitar tambang, dan investor adalah: 70% dari apa?
Presiden menyampaikan arahan itu dalam acara Muhammadiyah di Palu pada 14 November 2026, sebagaimana dilaporkan ANTARA. Ia menyebut negara dapat mengambil saham perusahaan jika diperlukan, sementara investor diberi kesempatan mengembalikan modal. Pernyataan tersebut merupakan instruksi dan sasaran kebijakan, bukan peraturan yang telah diterbitkan mengenai royalti, pajak, atau pengalihan saham sebesar 70% secara seragam.
Angka pembaginya menentukan segalanya
Porsi penjualan kotor, laba bersih, manfaat ekonomi keseluruhan, dan kepemilikan saham adalah besaran yang berbeda. Tambang dengan penjualan Rp100 miliar mungkin menanggung biaya Rp80 miliar. Sebanyak 70% penjualan berarti Rp70 miliar; 70% surplus operasi Rp20 miliar berarti Rp14 miliar sebelum penyesuaian lain. Angka ini hanya ilustrasi hipotetis untuk menunjukkan pentingnya definisi, bukan perkiraan kondisi perusahaan tertentu.
Manfaat negara juga dapat mencakup gabungan pajak, royalti, dividen dari saham pemerintah, upah, pengolahan domestik, dan infrastruktur. Penggabungan semuanya membutuhkan definisi transparan agar tidak terjadi penghitungan ganda. Pidato presiden maupun laporan yang ditelaah belum menetapkan rumus akuntansi yang mengikat.
Perkembangan pekan ini
Pada 18 November, Reuters melaporkan pelaku pertambangan dan investor meminta kejelasan. Kantor berita tersebut menggambarkan tekanan terhadap saham terkait pertambangan dan kekhawatiran bahwa aturan yang tidak terprediksi dapat menaikkan biaya pembiayaan dan menunda investasi. Pergerakan pasar tidak dapat seluruhnya dikaitkan dengan pernyataan presiden tanpa memperhitungkan faktor pasar lain.
Pada 19 November, CNBC Indonesia mengutip anggota Komisi XII DPR Syarif Fasha yang menyatakan kementerian energi dan investasi belum memberikan penjelasan rinci. Ia menyambut prinsip peningkatan bagian publik, tetapi memperingatkan penerapannya pada proyek baru bisa sulit. Anggota DPR lainnya, Yulian Gunhar, menyampaikan dukungan dan meminta aturan konkret serta pengawasan kuat. Keduanya adalah posisi berbeda dalam perdebatan penerapan, bukan bukti bahwa rumus final telah disepakati.
Kapolri Suyudi Ario Seto juga menyatakan penyidik dan unsur intelijen akan memetakan izin usaha pertambangan dan memprioritaskan penindakan operasi ilegal, menurut laporan CNBC Indonesia 18-19 November. Pemeriksaan izin dan penindakan tambang ilegal berbeda dari penetapan pembagian hasil proyek yang sah. Keduanya tidak boleh dicampuradukkan.
Penerimaan negara tidak otomatis menjadi kesejahteraan
Penerimaan publik yang lebih besar dapat membiayai rumah sakit, sekolah, infrastruktur, dan pemulihan lingkungan. Tetapi bagian negara yang meningkat tidak otomatis berarti manfaat terukur bagi warga di sekitar tambang. Pembagian penerimaan antara pusat dan daerah, transparansi transfer, serta kualitas belanja menentukan apakah masyarakat benar-benar merasakan perbaikan.
Masyarakat tambang juga menanggung biaya yang tidak selalu terlihat dalam perhitungan fiskal: sengketa lahan, kerusakan sungai, debu, hilangnya mata pencaharian, dan kewajiban setelah tambang ditutup. Rumus manfaat yang kredibel perlu memasukkan jaminan reklamasi, pengawasan lingkungan independen, dan partisipasi warga, bukan hanya menaikkan persentase penerimaan pusat.
Bagi pekerja, pertukarannya juga nyata. Investasi tambang dan smelter dapat menciptakan lapangan kerja, tetapi ketidakpastian kontrak yang mendadak dapat mengurangi investasi atau menunda proyek. Apakah itu terjadi bergantung pada keekonomian proyek, harga komoditas, masa transisi, dan aturan rinci yang diterapkan. Dampak tersebut tidak boleh diasumsikan hanya dari pengumuman.
Apa arti angka penerimaan yang sudah ada?
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan penerimaan negara bukan pajak mineral dan batu bara telah mencapai Rp141,94 triliun hingga akhir Oktober, dibandingkan target yang dilaporkan sekitar Rp134,05 triliun, menurut ANTARA pada 2 November. Angka itu mengukur satu jenis penerimaan, bukan persentase bagian negara dari seluruh nilai ekonomi pertambangan. Data tersebut tidak bisa langsung membuktikan atau membantah sasaran 70%.
Perbedaannya penting karena perusahaan tambang telah membayar pajak, royalti, dan pungutan yang bervariasi menurut komoditas, izin, dan struktur perusahaan. Satu persentase dapat menyembunyikan variasi besar. Analis dan pembuat kebijakan membutuhkan dasar penghitungan yang sama sebelum mengklaim kebijakan meningkatkan bagian publik.
Perubahan arah sebelumnya menambah pertanyaan
Pada Juni, CNN Indonesia melaporkan pemerintah membatalkan rencana penerapan skema bagi hasil seperti migas pada pertambangan mineral dan batu bara. Keputusan sebelumnya tidak membuktikan usulan November identik atau bertentangan, sebab pidato baru tidak menyebut skema gross split. Namun, riwayat itu menunjukkan pentingnya menerbitkan instrumen terperinci alih-alih hanya mengandalkan pidato.
Bagian negara yang lebih tinggi dapat ditempuh melalui perubahan royalti, pajak, saham negara, negosiasi kontrak, atau instrumen lain dengan akibat hukum dan keuangan berbeda. Perjanjian yang sudah berlaku, perlindungan investasi, kewenangan DPR, dan aturan transisi perlu dipertimbangkan. Laporan ini belum menemukan peraturan pelaksana final yang menetapkan pilihan tersebut.
Dokumen yang harus bisa diperiksa publik
Pemerintah perlu menerbitkan definisi pembilang dan penyebut 70%, perusahaan serta izin yang tercakup, perlakuan terhadap kontrak lama, waktu berlaku, dan siapa yang mengaudit manfaat yang dilaporkan. Perlu juga dijelaskan tambahan penerimaan yang diperkirakan, biaya administrasi, porsi untuk daerah penghasil, dan pendanaan kewajiban lingkungan.
Persoalannya bukan pilihan sederhana antara penguasaan negara dan investasi swasta. Ukurannya adalah apakah kerangka hukum yang jelas, dapat ditegakkan, dan diaudit secara independen menghasilkan manfaat publik yang dapat dibuktikan tanpa memindahkan risiko ekonomi dan lingkungan yang tidak dihitung kepada warga.
Hingga laporan 19 November yang diperiksa untuk artikel ini, angka 70% merupakan instruksi presiden yang masih dibahas, bukan pungutan seragam yang telah terverifikasi dalam undang-undang. News WLD akan memperbarui penilaian jika kementerian menerbitkan rumus dan aturan yang mengikat.
Sumber
- 1.ANTARA: instruksi presiden 14 November, m.antaranews.com
- 2.Reuters: miners seek clarity November 18, reuters.com
- 3.CNBC Indonesia: DPR asks for technical details November 19, cnbcindonesia.com
- 4.CNBC Indonesia: police mapping permits, cnbcindonesia.com
- 5.ANTARA: minerba PNBP figures November 2, antaranews.com
- 6.CNN Indonesia: June gross split reversal, cnnindonesia.com




