Poin penting
- Rustian diperiksa sebagai saksi, bukan ditetapkan sebagai tersangka.
- Rp148 miliar merupakan nilai pengadaan yang disorot, bukan kerugian negara terbukti.
- Penunjukan langsung dalam keadaan darurat bisa sah, tetapi wajib diawasi.
Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami cara dana darurat digunakan untuk memilih penyedia barang dan jasa di Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Penyelidikan ini menimbulkan pertanyaan tentang pengawasan yang harus menjaga pengadaan tetap cepat tanpa membuka peluang kontrak dikuasai kepentingan tertentu.
Juru bicara KPK Budi Prasetyo menyatakan penyidik memeriksa Sekretaris Utama BNPB Rustian pada Kamis, 19 November 2026, mengenai penunjukan langsung penyedia, pembagian pekerjaan, dan pembayaran dari Dana Siap Pakai (DSP). Rustian diperiksa sebagai saksi dalam kapasitasnya sebagai kuasa pengguna anggaran. Ia tidak ditetapkan sebagai tersangka.
Apa yang sedang didalami penyidik
Menurut keterangan KPK yang dilaporkan ANTARA, CNN Indonesia, dan sejumlah media, penyidik ingin mengetahui siapa yang menentukan penyedia dan bagaimana paket pekerjaan dibagikan. Budi menjelaskan bahwa mekanisme khusus ini tidak selalu melalui lelang konvensional, tetapi tetap mempunyai persyaratan. Penyidik menelusuri potensi konflik kepentingan, dugaan imbalan tidak sah, serta kemungkinan proyek diarahkan kepada penyedia tertentu.
Penyidikan merupakan kelanjutan operasi pada Oktober ketika KPK menetapkan lima tersangka, termasuk unsur BNPB dan pihak swasta. KPK menduga terjadi penyimpangan pengadaan terkait penanganan bencana pada 2024-2026. CNN Indonesia melaporkan nilai pengadaan yang melibatkan penyedia diduga terafiliasi dengan salah satu tersangka sekitar Rp148 miliar. Angka ini adalah nilai kontrak yang disorot, bukan kerugian negara yang telah diputuskan pengadilan.
Pemberitaan juga mengaitkan kegiatan darurat tersebut dengan penanganan kebakaran hutan, banjir, dan gempa. Rincian itu masih harus dicocokkan dengan dokumen kontrak sebelum dapat dipastikan ada kegagalan pengiriman bantuan tertentu.
Penunjukan langsung tidak otomatis korupsi
Pengadaan darurat diperlukan karena lembaga yang menangani banjir, gempa, atau kebakaran tidak selalu dapat menunggu lelang biasa. Kepentingan masyarakat dapat membenarkan proses lebih cepat apabila keterlambatan berisiko menghilangkan nyawa atau membuat pengungsi tidak mendapat kebutuhan pokok.
Namun, pengecualian itu tidak menghapus kewajiban mencatat kondisi darurat, menjelaskan alasan pemilihan penyedia, memastikan harga wajar, memeriksa penyerahan barang, dan mencegah pejabat mengambil manfaat dari keputusannya. Perbedaannya penting: kewenangan menunjuk langsung bukan bukti korupsi, dan tidak adanya lelang terbuka saja tidak cukup untuk menetapkan pertanggungjawaban pidana.
Pertanyaan kuncinya adalah apakah persyaratan dipenuhi, apakah penyedia mampu mengerjakan kontrak, dan apakah pengambil keputusan mengungkap hubungan yang berpotensi mengganggu independensi. Pertanyaan penyidik tidak boleh diperlakukan sebagai putusan pengadilan.
Risiko bagi warga terdampak bencana
Jika kontrak darurat terlalu mahal, diselewengkan, atau diberikan kepada penyedia yang tidak mampu, masyarakat korban bencana dapat menerima bantuan lebih sedikit dari anggaran yang sama. Akan tetapi, bukti publik saat ini belum cukup untuk menyimpulkan masyarakat di lokasi tertentu benar-benar menerima bantuan terlambat atau bermutu buruk akibat dugaan perbuatan dalam perkara ini.
Potensi kerugiannya nyata, tetapi besaran dampak sebenarnya belum terverifikasi. Akuntabilitas membutuhkan pemeriksaan jumlah barang yang dipesan dan diterima, tanggal pengiriman, harga, berita acara serah terima, dan lokasi penerima, bukan anggapan bahwa setiap kontrak yang diperiksa pasti gagal.
Fakta yang sudah diketahui dan yang belum
KPK memang menyidik pengadaan tersebut dan telah memeriksa Rustian sebagai saksi. Lima orang berstatus tersangka dalam perkara yang lebih luas, tetapi tuduhan terhadap mereka tetap harus dibuktikan di pengadilan. Pemeriksaan Rustian tidak menjadikannya tersangka dan tidak membuktikan kesalahan pribadinya.
Pemberitaan yang tersedia belum memuat keseluruhan kontrak, data pemilik manfaat penyedia, hasil audit terperinci, nilai kerugian yang terverifikasi secara independen, atau tanggapan lengkap seluruh pihak yang dituduh. Karena itu, News WLD tidak dapat menyimpulkan Rp148 miliar telah dicuri, semua penunjukan langsung melanggar hukum, atau saksi tertentu menerima uang ilegal.
Dokumen yang dibutuhkan untuk menguji dugaan
Pemeriksaan yang kuat perlu membandingkan penetapan keadaan darurat dan rencana pengadaan dengan pesanan, alasan pemilihan penyedia, perubahan kontrak, serta bukti pengiriman. Daftar pembayaran saja tidak membuktikan barang hilang. Sebaliknya, bukti barang diterima tidak otomatis menyingkirkan kemungkinan harga terlalu mahal atau hubungan kepentingan yang tidak diungkap.
Catatan kepemilikan perusahaan dapat membantu mengetahui hubungan penyedia dengan pengambil keputusan. Namun, hubungan semacam itu saja belum menentukan apakah suatu kontrak melanggar aturan. Tanggal penunjukan, pejabat yang memberi persetujuan, dan peran pejabat pembuat komitmen juga harus diperiksa. Penyidik dan auditor independen perlu membedakan dugaan suap, pelanggaran prosedur, dan keputusan diskresioner yang sah dalam tekanan keadaan darurat.
Perkara ini juga menimbulkan pertanyaan tentang keterbukaan: dokumen apa yang dapat diumumkan tanpa membocorkan informasi sensitif korban bencana atau mengganggu penyidikan? Publikasi nilai kontrak, identitas penyedia, dan status pengiriman secara terukur dapat membantu pengawasan masyarakat sambil melindungi data pribadi.
Ujian akuntabilitas berikutnya adalah membuka dasar hukum setiap penunjukan darurat, persetujuan pejabat terkait, kepemilikan manfaat penyedia, aliran pembayaran, serta bukti penyerahan bantuan. Pemerintah juga perlu menjelaskan cara memperkuat pengawasan tanpa menghambat penanganan bencana yang sah. Dokumen itulah, bukan sekadar pernyataan, yang akan menunjukkan apakah kasus ini merupakan penyimpangan terbatas atau kelemahan sistemik dalam pengawasan belanja darurat.
Sumber
- 1.ANTARA: KPK dalami penunjukan langsung vendor saat periksa Sestama BNPB, antaranews.com
- 2.CNN Indonesia: Periksa lagi Sestama BNPB, KPK dalami penunjukan langsung proyek DSP, cnnindonesia.com
- 3.CNN Indonesia: KPK kembali periksa Sestama BNPB terkait dana siap pakai, cnnindonesia.com
- 4.Liputan6: Sestama BNPB kembali diperiksa, liputan6.com




