WASHINGTON, 20 November 2026, Senat Amerika Serikat pada Kamis menyetujui rancangan undang-undang perizinan energi lintas partai dengan suara 62 berbanding 33. Tujuannya mempercepat pembangunan pembangkit listrik, jaringan transmisi, dan infrastruktur lain ketika kebutuhan listrik pusat data meningkat. Rancangan itu belum menjadi undang-undang: DPR AS masih harus menyetujui naskah akhir dan presiden harus menandatanganinya.
Pemungutan suara dan usulan aturan
Bipartisan American Affordability and Jobs Act of 2026 akan memperpendek proses kajian lingkungan dan persetujuan proyek serta menangani biaya yang ditimbulkan pusat data dengan konsumsi listrik tinggi, menurut Associated Press. DPR AS sebelumnya meloloskan versi lebih terbatas yang lebih menguntungkan industri. Karena itu, kedua kamar belum menyepakati naskah identik.
Sebanyak 15 senator Demokrat, termasuk pemimpin minoritas Chuck Schumer, mendukung rancangan. Senator Republik Josh Hawley dan Mike Rounds menentangnya. Susunan suara yang tidak biasa itu menunjukkan tekanan untuk menambah pasokan energi sekaligus perbedaan pandangan mengenai seberapa besar pengawasan lingkungan harus dipertahankan.
Permintaan listrik dan biaya
Pengembang serta kelompok industri energi mengatakan prosedur perizinan yang panjang menunda proyek pembangkit dan transmisi, terkadang bertahun-tahun. Mereka berpendapat tambahan pasokan dapat mengurangi keterbatasan listrik ketika kecerdasan buatan mendorong pembangunan pusat data. Pendukung juga menginginkan pusat data membayar listrik yang digunakannya, bukan mengalihkan biaya kepada pelanggan biasa.
Namun, pengesahan rancangan tidak otomatis menjamin tagihan listrik turun. Dampaknya bergantung pada seberapa cepat proyek memperoleh pembiayaan dan dibangun, jenis pembangkit yang ditambahkan, pembagian biaya jaringan, serta perkembangan permintaan. Rancangan ini berupaya mengubah aturan, bukan bukti harga pasti menurun.
Perdebatan perlindungan lingkungan
Kelompok lingkungan dan sejumlah senator Demokrat memperingatkan bahwa rancangan dapat mempermudah pembangunan infrastruktur bahan bakar fosil sekaligus mempersempit peluang menggugat proyek. Mereka menyoroti perubahan pada National Environmental Policy Act, Clean Water Act, dan Endangered Species Act. Pendukung membalas bahwa proses kajian saat ini dapat membuat pembangunan infrastruktur yang bermanfaat sekalipun berjalan terlalu lambat.
Senator Jeff Merkley mengkritik kemungkinan rancangan memfasilitasi bahan bakar fosil meski juga memperluas energi terbarukan. Senator John Barrasso berpendapat proses federal yang panjang menimbulkan biaya dan ketidakpastian. Keduanya merupakan penilaian berbeda atas dampak yang mungkin terjadi, bukan hasil yang telah terbukti.
Perwakilan masyarakat adat dan anggota parlemen juga mengkhawatirkan konsultasi, situs sakral, tanah tradisional, dan kedaulatan. Sejumlah anggota mengusulkan amendemen, termasuk pembatasan pusat data di lahan publik, tetapi rancangan disetujui tanpa amendemen yang diajukan senator di luar kelompok pengusul utama, menurut AP.
Isi rangkuman amendemen resmi
Dokumen tujuh halaman dari kantor Senator Martin Heinrich merinci perubahan yang diajukan dalam amendemen pengganti. Dokumen itu menjelaskan revisi peninjauan pengadilan, prosedur kajian lingkungan, dan partisipasi masyarakat adat dalam perencanaan transmisi. Ada pula usulan program bantuan Departemen Energi untuk membantu pemerintah negara bagian, lokal, dan masyarakat adat menilai dampak pusat data terhadap energi, air, infrastruktur, dan ekonomi setempat.
Dokumen tersebut adalah penjelasan pihak pengusul, bukan kajian dampak independen. Isinya juga mencakup perizinan nuklir, perencanaan transmisi, dan pelestarian situs bersejarah, yang menunjukkan cakupan rancangan jauh melampaui pusat data.
Tahap selanjutnya
DPR AS harus memutuskan apakah akan membahas naskah Senat atau merundingkan perbedaan dengan versi sebelumnya. Perlindungan lingkungan, konsultasi masyarakat adat, dan pembagian biaya infrastruktur kemungkinan tetap menjadi perdebatan utama. Sampai kedua kamar menyetujui teks identik dan presiden menandatanganinya, perubahan aturan belum berlaku.
Sumber: Associated Press, 19 November; rangkuman amendemen Senator Heinrich.




