Ombudsman RI menemukan persoalan akses, lahan, dan perizinan dalam program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Temuan tersebut menambah pertanyaan tentang kesiapan pelaksanaan program nasional untuk memperkuat ekonomi desa.
Apa yang diperiksa
Dalam siaran pers 18 November 2026, Ombudsman menyebut telah meninjau 14 lokasi di enam wilayah: masing-masing empat di Purworejo dan Batam, tiga di Tual, serta satu di Mamuju, Demak, dan Jakarta Selatan. Pemeriksaan mencakup sepuluh indikator, termasuk model bisnis, kesiapan SDM, sistem digital, kesesuaian lokasi, izin bangunan, dan serah terima. Tim juga memeriksa 13 dokumen peraturan dan perjanjian serta meminta keterangan instansi pemerintah dan PT Agrinas Pangan Nusantara.
Ombudsman melaporkan akses yang sulit di sejumlah lokasi Batam, lahan yang berbatasan dengan rawa di Mamuju, serta ketidakpastian lokasi atau perizinan pembangunan di tempat lain. Temuan tersebut menyangkut lokasi yang diperiksa, bukan bukti bahwa semua koperasi menghadapi persoalan sama. Tanpa sampel representatif, pemeriksaan 14 gerai tidak dapat menghasilkan angka kegagalan nasional.
Mengapa temuan ini penting
Program koperasi bertujuan memperluas akses barang, distribusi, dan kegiatan ekonomi lokal. Tetapi pendaftaran koperasi atau selesainya gedung tidak otomatis berarti kegiatan usaha berjalan baik. Anggota harus bisa menjangkau gerai, status lahan harus jelas, bangunan harus aman dan berizin, serta kegiatan perdagangan harus memiliki pelanggan.
Pemilihan lokasi yang kurang tepat berpotensi mengurangi penggunaan fasilitas publik. Ketidakjelasan hak atas tanah bisa menunda pembangunan atau memicu sengketa. Perizinan yang belum lengkap dapat menimbulkan risiko keselamatan dan hukum. Ini merupakan risiko yang perlu diuji, bukan kerugian yang telah terbukti pada semua gerai. Ombudsman belum menyampaikan angka kerugian keuangan nasional dari pemeriksaan tersebut.
Pengawasan ini bersifat administratif. Temuan Ombudsman tidak sama dengan putusan pidana bahwa pejabat atau kontraktor melakukan korupsi. Perbedaan tersebut penting ketika membahas penggunaan uang publik.
Perdebatan soal tindak lanjut
Direktur Eksekutif Masyarakat Transparansi Indonesia Ahmad Jilul Qur'ani Farid mendesak penghentian sementara pembangunan baru sambil menunggu audit independen dan evaluasi, menurut laporan Suara pada 19 November. Organisasinya menilai temuan dapat mencerminkan masalah perencanaan yang lebih luas. Desakan tersebut bukan keputusan penghentian resmi pemerintah; dugaan persoalan sistemik masih memerlukan pembuktian.
Dalam pertemuan Oktober, pimpinan Agrinas menyampaikan keterbukaan terhadap pengawasan dan koreksi Ombudsman. Sikap tersebut relevan, tetapi tidak membuktikan bahwa setiap persoalan yang baru dilaporkan telah diperbaiki. Tanggapan terbaru yang rinci per lokasi masih dibutuhkan.
Dokumen yang perlu dibuka
Setiap lokasi yang menerima pembiayaan perlu dapat dicocokkan dengan dokumen hak atas tanah, izin bangunan, kajian akses, biaya pembangunan, tanggal serah terima, dan status operasional. Pemerintah juga perlu menjelaskan masalah mana yang sudah diperbaiki dan kapan. Pemeriksaan independen akan membantu membedakan keterlambatan biasa dari kesalahan pemilihan lokasi atau tata kelola.
Bukti Ombudsman menjadi dasar pengawasan dan perbaikan, tetapi masih menyisakan pertanyaan tentang luas masalah, biayanya, dan kelayakan usaha gerai yang terdampak. Klaim keberhasilan maupun kegagalan nasional berdasarkan jumlah bangunan saja belum memadai.
Sumber: Ombudsman RI, 18 November; Pertemuan Ombudsman, Agrinas; Bisnis.com, 19 November; Suara, 19 November.




