Indonesia mendekati perubahan besar dalam tata kelola ekspor batu bara, kelapa sawit, dan paduan besi. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2026, sebuah BUMN ekspor ditetapkan sebagai pemilik atau perantara tunggal ekspor komoditas strategis tersebut. Peralihan ditargetkan selesai paling lambat 1 Januari 2027. Pemerintah mengatakan mekanisme ini akan memperbaiki pengawasan dan mencegah manipulasi harga. Namun, aturan ini juga menimbulkan pertanyaan tentang kekuatan penetapan harga, kerahasiaan data bisnis, dan siapa yang memperoleh manfaat dari gerbang ekspor terpusat.
Ini bukan sekadar rancangan yang menunggu persetujuan DPR. PP 24/2026 ditetapkan pada 20 Mei dan berlaku sejak 1 Juni, sebagaimana tercatat di JDIH resmi. Akan tetapi, pelaksanaannya bertahap, dan pemerintah pada November menyatakan berencana merevisi PP tersebut. Rencana perubahan tidak boleh disamakan dengan revisi yang sudah sah.
Apa yang diatur
Pasal 3 PP 24/2026 menetapkan komoditas strategis yang tercakup hanya dapat diekspor oleh BUMN ekspor, sebagai pemilik atau perantara tunggal. Tahap awal meliputi batu bara, kelapa sawit, dan paduan besi. Ada pula kemungkinan pengecualian untuk pelaku usaha tertentu yang memiliki perjanjian dengan pemerintah terkait investasi, divestasi, atau pengolahan dan pemurnian di dalam negeri.
Kementerian Perdagangan menerbitkan tiga peraturan pelaksana, yaitu Permendag 15, 16, dan 17 Tahun 2026. Selama tahap pertama pada 1 Juni hingga 31 Desember, izin ekspor yang telah terbit masih dapat digunakan, tetapi eksportir wajib menyerahkan laporan dan dokumen tambahan kepada BUMN ekspor. Kementerian menyatakan tahap kedua melalui BUMN ekspor dimulai paling lambat 1 Januari 2027.
Karena itu, keliru menyebut kebijakan ini sebagai larangan langsung bagi semua perusahaan swasta mengekspor sepanjang 2026. Yang berlangsung adalah peralihan bertahap mekanisme ekspor komoditas yang ditetapkan.
Penjelasan terbaru pemerintah
Pemerintah menunjuk PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) sebagai perantara ekspor. Menteri Perdagangan Budi Santoso menjelaskan pada awal November bahwa kewajiban khusus tiap komoditas tetap berlaku: pemenuhan kebutuhan domestik untuk sawit, persetujuan rencana kerja dan anggaran biaya untuk batu bara, serta laporan surveyor untuk paduan besi.
Menurut ANTARA, DSI akan menangani proses clearance ekspor melalui sistemnya setelah eksportir memperoleh izin perdagangan terkait. Pemerintah menyatakan platform NADI akan beroperasi mulai Januari 2027 dan perubahan PP 24/2026 sedang disiapkan. Register peraturan resmi yang diperiksa untuk liputan ini masih mencatat PP 24/2026 berlaku tanpa riwayat perubahan. Pernyataan rencana revisi belum membuktikan bahwa rumusan hukumnya telah disahkan.
Argumen pemerintah untuk pengawasan terpusat
Pemerintah menilai satu pintu ekspor dapat meningkatkan pemantauan devisa hasil ekspor, mengurangi praktik harga ekspor yang dilaporkan terlalu rendah, menjaga pasokan domestik, dan memperkuat posisi Indonesia di pasar komoditas. Pejabat juga menyatakan kontrak lama akan tetap dijalankan sepanjang harga yang digunakan sah. Dokumentasi lebih baik dapat membantu otoritas pajak dan bea cukai membandingkan muatan, harga yang dilaporkan, dan penerimaan devisa.
Namun, manfaat tersebut masih merupakan tujuan kebijakan, bukan hasil terukur. Dalam sumber yang diperiksa, pemerintah belum menyajikan estimasi terverifikasi mengenai tambahan pendapatan bersih dari perantara baru, biaya operasionalnya, atau seberapa jauh sistem akan menekan manipulasi harga.
Biaya dan konflik kepentingan yang harus diuji
Satu gerbang ekspor menimbulkan risiko konsentrasi kewenangan. Eksportir mungkin harus membuka kontrak dan formula harga kepada entitas dalam ekosistem bisnis negara. Pemberitaan independen mengangkat pertanyaan tentang kerahasiaan dagang dan potensi konflik ketika perusahaan terkait negara juga bersaing dalam perdagangan komoditas. Kekhawatiran tersebut bukan bukti bahwa DSI telah menyalahgunakan informasi.
Pengujian utamanya adalah apakah data komersial dipisahkan dan dilindungi, apakah biaya serta margin perantara diumumkan, bagaimana harga pembanding ditentukan, siapa yang mengaudit platform, dan bagaimana eksportir mengajukan keberatan atas keputusan clearance. Keterlambatan pengiriman dapat menimbulkan biaya kapal, kehilangan jadwal, dan sengketa pembayaran. Beban tersebut berpotensi berdampak pada produsen, pengangkut, pekerja, serta konsumen, tetapi besarannya belum terbukti.
Eksportir kecil dapat lebih rentan bila tidak memiliki tim kepatuhan. Sebaliknya, prosedur yang benar-benar seragam dan transparan dapat mengurangi perlakuan sewenang-wenang. Keduanya belum boleh dianggap sebagai hasil pasti.
Kebutuhan domestik dan lingkungan
Aturan ekspor batu bara tetap berkaitan dengan kebutuhan listrik domestik, sedangkan sawit terkait kewajiban pasokan minyak goreng. Kementerian Perdagangan mengatakan sistem baru tidak menghapus kewajiban tersebut. Masih perlu dilihat apakah perantara tunggal benar-benar memperkuat penegakannya.
Pengawasan ekspor juga tidak menggantikan penegakan hukum lingkungan. Pencatatan pengiriman batu bara atau penjualan sawit tidak membuktikan bahwa kewajiban reklamasi tambang, hak atas tanah, pencegahan deforestasi, atau konsultasi warga telah dipenuhi. Pemeriksaan independen pada tahap produksi tetap diperlukan.
Yang harus dibuka sebelum Januari
Pelaksanaan yang akuntabel membutuhkan publikasi revisi PP jika sudah disahkan, mandat DSI, aturan teknis platform, tarif layanan, perlindungan kerahasiaan kontrak, mekanisme audit, dan prosedur keberatan. Pemerintah juga sebaiknya menerbitkan data pembanding tentang waktu clearance, penolakan pengiriman, selisih harga, dan pendapatan negara bersih setelah biaya administrasi.
Kebijakan ini berpotensi meningkatkan kemampuan negara mengawasi ekspor penting. Di sisi lain, kebijakan dapat mengubah posisi tawar dan biaya kepatuhan dengan cara yang belum transparan. Bukti penentunya adalah catatan pelaksanaan, bukan sekadar jaminan pejabat. Hingga 20 November, dasar hukum resminya dapat diverifikasi, sedangkan kerangka operasional revisi dan dampak nyata masih harus dibuktikan.
Sumber
- 1.PP 24/2026 official legal register, peraturan.bpk.go.id
- 2.State Secretariat explanation of PP 24/2026, setneg.go.id
- 3.Trade Ministry implementing regulations and transition, kemendag.go.id
- 4.ANTARA: Minister says export requirements unchanged, en.antaranews.com
- 5.Straits Times: export centralisation and monitoring concerns, straitstimes.com
- 6.JDIH Ministry of Finance: regulation status, jdih.kemenkeu.go.id




