WASHINGTON, Presiden Donald Trump pada 20 November mengatakan perusahaan Amerika Serikat yang membangun pusat data kecerdasan buatan (AI) di luar negeri dapat dikenai pajak besar. Pernyataan itu menambah ketidakpastian bagi industri yang berkembang pesat dan mengandalkan infrastruktur komputasi internasional. Trump tidak menyebut tarif pajak, mekanisme hukum, ataupun waktu pemberlakuannya. Pernyataan tersebut masih berupa usulan, bukan pajak yang sudah berlaku.
Dalam keterangannya kepada wartawan di Gedung Putih seusai perjalanan ke Asia, Trump berpendapat Amerika Serikat perlu mempertahankan lebih banyak infrastruktur pendukung AI canggih di dalam negeri. Menurut Reuters dan Associated Press, ia mengancam perusahaan yang memilih membangun di luar negeri dengan “pajak yang sangat besar”. AP melaporkan Trump mengakui belum membicarakan gagasan itu dengan stafnya sendiri.
Mengapa perusahaan membangun di luar negeri
Pusat data menampung server untuk layanan komputasi awan serta pelatihan dan pengoperasian model AI. Operator membangun fasilitas di berbagai wilayah agar lebih dekat dengan pelanggan, mengurangi keterlambatan jaringan, dan menyebarkan kapasitas. Reuters menyebut perusahaan seperti Equinix dan Digital Realty sebagai pihak yang berpotensi terdampak ketidakpastian investasi luar negeri. Cakupan ancaman kebijakan maupun penerapannya terhadap fasilitas yang sudah beroperasi belum ditentukan.
Pernyataan itu muncul setelah langkah regulasi lain yang sudah konkret. Aturan sementara Departemen Perdagangan AS yang dimuat dalam Federal Register pada 19 November mengatur akses jarak jauh ke chip komputasi canggih asal AS. Aturan tersebut membatasi pengaturan tertentu di pusat data luar negeri yang memasok kapasitas komputasi besar kepada perusahaan berkantor pusat di negara tertentu yang menjadi perhatian keamanan AS atau Makau. Aturan kontrol ekspor ini berbeda dari ancaman pajak Trump yang belum memiliki rincian.
Penolakan di dalam negeri
Dorongan Trump untuk memperbanyak kapasitas komputasi domestik berlangsung ketika sejumlah proyek pusat data ditentang karena kebutuhan listrik, tagihan energi, penggunaan air, dan dampak lokal. Associated Press melaporkan sekitar tiga perempat responden dalam survei pemilih pada pemilu menolak pembangunan pusat data baru di komunitas mereka sendiri. Sikap publik itu mempersulit ambisi pemerintah memperluas infrastruktur AS sekaligus mengurangi pilihan pembangunan di luar negeri.
Trump menyarankan pengembang berunding dengan masyarakat setempat mengenai manfaat yang dapat diberikan, termasuk kemungkinan penurunan tagihan listrik atau pembayaran lain. Saran tersebut bukan bukti bahwa proyek tertentu akan menurunkan biaya energi rumah tangga. AP juga melaporkan Senat telah menyetujui rancangan undang-undang perizinan energi untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dan menangani biaya peningkatan jaringan listrik, tetapi proses legislasi lanjutan masih diperlukan.
Hal yang belum jelas
Bagi perusahaan teknologi dan mitra di luar negeri, pertanyaan terpenting adalah apakah Gedung Putih akan mengajukan kebijakan resmi dan kewenangan hukum apa yang digunakan. Pajak semacam itu berpotensi memengaruhi lokasi investasi, tetapi besaran dampak dan jangkauan hukumnya belum bisa dihitung dari pernyataan presiden saja. Sebelum ada dokumen pelaksanaan, klaim bahwa pajak baru atas pusat data luar negeri sudah berlaku terlalu dini.
Sumber: Reuters, 20 November; Associated Press, 20 November; Federal Register, 19 November.
Sumber
- 1.Reuters, Trump says US to penalize firms building data centers abroad, 20 November 2026, reuters.com
- 2.Associated Press, Trump seeks to penalize US companies building AI data centers abroad, 20 November 2026, apnews.com
- 3.US Federal Register, Addressing Remote Access to Advanced Semiconductors, 19 November 2026, govinfo.gov




