JENEWA, 21 November 2026, Pemerintah berbagai negara mengakhiri konferensi peninjauan yang didukung Perserikatan Bangsa-Bangsa tanpa kesepakatan memulai perundingan perjanjian mengikat tentang senjata otonom mematikan. Sebagai gantinya, mereka sepakat melanjutkan penyusunan kemungkinan aturan hingga 2028, sementara kekuatan hukumnya belum dipastikan.
Hasil konferensi peninjauan ketujuh Konvensi Senjata Konvensional Tertentu (CCW), yang berlangsung di Jenewa pada 16-20 November, menunjukkan perbedaan sikap antara negara yang menuntut pembatasan mengikat dan kekuatan militer yang enggan menerima pembatasan baru. Reuters dan Associated Press melaporkan kompromi itu pada 21 November.
Apa yang disepakati
Para delegasi sepakat mengembangkan unsur-unsur instrumen yang mungkin dibentuk dalam dua tahun ke depan. Ini merupakan komitmen proses, bukan larangan internasional, perjanjian yang telah disahkan, ataupun jaminan bahwa aturan mendatang akan mengikat.
Konferensi berlangsung setelah kelompok pakar pemerintah pada September menyusun laporan tentang kemungkinan ketentuan tanpa menentukan terlebih dahulu apakah instrumennya harus mengikat secara hukum. Kantor PBB di Jenewa menyebut konferensi ini sebagai momentum penting untuk menentukan langkah berikutnya.
Mengapa perbedaan pendapat penting
Senjata otonom dapat memilih dan menyerang sasaran tanpa intervensi manusia tambahan setelah diaktifkan. Kemampuan dan tingkat pengawasan manusia berbeda-beda; tidak semua penggunaan AI oleh militer berarti sistem bekerja mandiri. Persoalannya mencakup keharusan persetujuan manusia untuk setiap serangan, kemampuan membedakan sasaran yang sah, dan pertanggungjawaban atas kesalahan.
Sekretaris Jenderal PBB dan Komite Internasional Palang Merah menyerukan larangan dan pembatasan yang jelas. Menurut AP, Brasil, Austria, Belgia, Irlandia, Meksiko, Selandia Baru, dan Panama mengusulkan dimulainya perundingan perjanjian. Usulan itu tidak mencapai konsensus.
Reuters melaporkan sekitar 100 negara mendukung langkah cepat menuju aturan mengikat, sedangkan Amerika Serikat, Rusia, dan Israel menentang pendekatan tersebut. Sikap itu tidak berarti ada kesimpulan bersama bahwa seluruh senjata yang ada melanggar hukum internasional; penilaian tersebut bergantung pada jenis senjata dan penggunaannya.
Konsensus mempersempit jalan
CCW memiliki 128 pihak dan mengambil keputusan melalui konsensus. Dengan demikian, satu pemerintah dapat menghalangi kesepakatan meskipun banyak negara lain mendukungnya. Ketua konferensi, Duta Besar Swiss Julien Thöni, menyebut hasilnya sebagai pencapaian, sementara kelompok kampanye termasuk Stop Killer Robots menilai perlindungan yang berarti kembali tertunda.
Laporan mengenai kemampuan otonom atau berbantuan AI dalam konflik saat ini meningkatkan urgensi, tetapi tingkat otonomi dalam serangan tertentu tidak selalu dapat diverifikasi secara independen. Konferensi ini tidak membuktikan bahwa senjata semacam itu sudah digunakan di mana-mana ataupun bahwa larangan global telah berlaku.
Langkah selanjutnya
Diplomat kini memiliki waktu hingga 2028 untuk mengembangkan kemungkinan aturan. Pertanyaan utama yang belum terjawab adalah apakah negara-negara akan menyepakati batasan yang dapat ditegakkan atas penargetan dan kendali manusia, atau hanya pedoman sukarela. Negara yang menginginkan langkah lebih kuat juga dapat mempertimbangkan perundingan di luar kerangka CCW yang mensyaratkan konsensus.
Bagi warga sipil, taruhannya bukan hanya kecepatan pengambilan keputusan di medan perang, melainkan juga transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap hukum humaniter internasional yang sudah berlaku. Kompromi Jenewa mempertahankan dialog, tetapi belum menyelesaikan persoalan tersebut.




