Poin penting
- Pada 21 November 2026 Fadli Zon mengatakan tidak menyangkal pemerkosaan Mei 1998, tetapi keberatan dengan istilah 'massal' karena tidak menemukan fakta sejarah yang mendukungnya.
- TGPF bentukan negara memverifikasi 85 kasus kekerasan seksual, termasuk 52 perkosaan, di Jakarta, Medan, dan Surabaya.
- Pelapor Khusus PBB Radhika Coomaraswamy menulis pada Januari 1999: 'Telah terjadi perkosaan massal, tetapi jumlahnya sulit dipastikan.'
- Komnas HAM menemukan bukti permulaan kejahatan terhadap kemanusiaan, yang menurut undang-undang mensyaratkan serangan meluas atau sistematik; kasusnya belum sampai ke pengadilan HAM.
- Penilaian: menyesatkan.
Klaim: Dalam pernyataan yang diunggah melalui akun media sosial pribadinya pada Sabtu, 21 November 2026, Menteri Kebudayaan Fadli Zon mengatakan: "Saya tidak menegasikan bahwa itu (pemerkosaan) terjadi dan saya mengutuk dengan keras. Kalau ada fakta-fakta yang terkait hukum atau pendokumentasian, saya kira tidak ada masalah," lapor ANTARA. Ia mengatakan keberatan menyebut kekerasan seksual Mei 1998 sebagai pemerkosaan "massal" karena menganggap istilah itu berkaitan dengan tindakan yang terstruktur dan sistematis, dan Kompas.com melaporkan ia tidak setuju dengan istilah itu karena tidak mendapatkan fakta sejarah yang mendukungnya.
Ia menjawab Siera Tamihardja, produser film "Para Perasuk", yang dalam pidato penerimaan penghargaan Film Cerita Panjang Terbaik di Festival Film Indonesia pada Jumat, 20 November, menyebut penyangkalan terhadap pemerkosaan massal 1998 "sangat menjijikan dan nir-empati". Kritik itu merujuk pada pernyataan Fadli pada Juni 2025, ketika ia mempertanyakan bukti pemerkosaan massal dan menyebutnya "cerita", klaim yang dinilai NewsWLD salah.
Penilaian kami: Menyesatkan. Fadli kini mengakui pemerkosaan terjadi, sebuah pergeseran dari Juni 2025. Namun catatan hukum dan dokumentasi yang menurutnya diperlukan sudah ada, dan dibuat oleh negara sendiri. Tim pencari fakta yang dibentuk lima pejabat tinggi memverifikasi 52 kasus perkosaan di antara 85 kasus kekerasan seksual di tiga kota. Pelapor khusus PBB yang menemui korban menulis pada 1999 bahwa "telah terjadi perkosaan massal". Komnas HAM menemukan bukti permulaan kejahatan terhadap kemanusiaan dalam kerusuhan Mei, kategori hukum yang menurut definisinya mensyaratkan serangan yang meluas atau sistematik. Menyebut istilah "massal" tidak didukung fakta berarti mengabaikan catatan itu.
Apa kata catatan
1. Tim pencari fakta negara memverifikasi 52 kasus perkosaan. Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) kerusuhan Mei 1998 mencatat 85 kasus kekerasan seksual terverifikasi di Jakarta dan sekitarnya, Medan, serta Surabaya: 52 perkosaan, 14 perkosaan dengan penganiayaan, 10 penyerangan atau penganiayaan seksual, dan 9 pelecehan seksual, menurut Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), sebagaimana dikutip ANTARA dan Kompas.com.
2. Tim itu badan resmi pemerintah, dan temuannya melahirkan keputusan presiden. TGPF dibentuk pada 23 Juli 1998 melalui keputusan bersama Menteri Pertahanan dan Keamanan/Panglima ABRI, Menteri Kehakiman, Menteri Dalam Negeri, Menteri Negara Urusan Peranan Wanita, dan Jaksa Agung. Temuannya diserahkan kepada Presiden BJ Habibie dan menjadi dasar pengakuan negara atas kekerasan seksual Mei 1998, yang ditindaklanjuti dengan Keputusan Presiden Nomor 181 Tahun 1998 tentang pembentukan Komnas Perempuan, menurut Komnas Perempuan pada Juni 2025.
3. Pelapor khusus PBB memakai istilah "perkosaan massal". Radhika Coomaraswamy, Pelapor Khusus PBB tentang kekerasan terhadap perempuan, berkunjung ke Indonesia dari akhir November hingga awal Desember 1998. Laporannya (E/CN.4/1999/68/Add.3, 21 Januari 1999) menyatakan: "Telah terjadi perkosaan massal, tetapi jumlahnya sulit dipastikan karena komunitas Tionghoa tampak diteror oleh peristiwa itu dan para korban enggan melapor." Ia juga menggambarkan "budaya penyangkalan", ketika pejabat berargumen bahwa karena tidak ada laporan maka perkosaan tidak terjadi, dan menulis bahwa ia "yakin perkosaan memang terjadi" setelah bertemu korban (teks laporan, arsip ETAN).
4. Komnas HAM menemukan bukti permulaan kejahatan terhadap kemanusiaan. Menindaklanjuti rekomendasi TGPF, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) melakukan penyelidikan pro-justisia atas kerusuhan Mei 1998 dan menyimpulkan ada bukti permulaan yang cukup atas dugaan kejahatan terhadap kemanusiaan sebagaimana diatur Pasal 9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM (Komnas Perempuan). Pasal 9 mendefinisikan kejahatan itu sebagai perbuatan yang dilakukan "sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematik" yang ditujukan kepada penduduk sipil, dan memasukkan perkosaan serta kekerasan seksual lain di dalamnya (UU 26/2000, Pasal 9). Ukuran yang menurut Fadli tidak ada, yaitu skala atau sistem, justru ukuran yang dipakai temuan ini.
5. Negara secara resmi mengakui kerusuhan Mei 1998 sebagai pelanggaran HAM berat. Pada 11 Januari 2023, Presiden Joko Widodo menyatakan mengakui dan sangat menyesalkan pelanggaran HAM berat dalam 12 peristiwa, termasuk "Peristiwa kerusuhan Mei 1998", setelah membaca laporan tim non-yudisial bentukan pemerintah (Sekretariat Negara).
Penjelasan menteri
Fadli mengatakan ia mengutuk kekerasan seksual itu dan pandangannya soal istilah "massal" adalah pendapat pribadi, bukan arahan bagi penulisan sejarah nasional oleh kementeriannya. "Saya juga tidak ikut menulis dan saya tidak ikut mengarahkan. Yang menulis buku sejarah ini adalah tentu para sejarawan yang mempunyai latar belakang profesi di bidang sejarah," katanya (ANTARA). Kementerian menerbitkan buku sejarah Indonesia 11 jilid, lima di antaranya sudah diluncurkan (Kompas.com). Komnas Perempuan juga menyatakan data rinci identitas korban tidak bisa dibuka untuk publik demi melindungi korban dan keluarganya dari kekerasan lanjutan, sehingga membatasi apa yang dapat dipublikasikan per kasus.
Celah akuntabilitas
Lebih dari 28 tahun kemudian, belum ada seorang pun yang diadili di pengadilan HAM atas kerusuhan Mei 1998. Pada 9 November 2026, Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra mengatakan hanya empat dari 17 kasus dugaan pelanggaran HAM berat masa lalu yang sudah diproses di pengadilan, dan menyebut kerusuhan Mei 1998 di antara 13 kasus yang masih mandek. Ia menggambarkan berkas penyelidikan Komnas HAM yang dikembalikan penyidik karena dinilai kurang. Pemerintah membentuk kelompok kerja lintas lembaga untuk mengurai kebuntuan itu (ANTARA). Komnas Perempuan menyatakan penyangkalan terhadap temuan TGPF "memperpanjang impunitas".
Yang belum diketahui
Jumlah lengkap korban, yang menurut pelapor PBB sulit dipastikan karena korban diintimidasi untuk diam. Bagaimana kekerasan seksual Mei 1998 digambarkan dalam jilid buku sejarah kementerian yang sudah dan akan terbit. Apakah kelompok kerja baru akan membawa berkas Komnas HAM ke tahap penyidikan.
Sumber
- 1.ANTARA: Fadli Zon tegaskan kecam kekerasan seksual Mei 1998 (21 Nov 2026), antaranews.com
- 2.Kompas.com: Kata Fadli Zon yang dikritik sutradara Para Perasuk soal pemerkosaan massal (21 Nov 2026), nasional.kompas.com
- 3.Komnas Perempuan: Siaran pers merespons penyangkalan peristiwa kekerasan seksual Mei 1998 (15 Jun 2025), komnasperempuan.go.id
- 4.UN Special Rapporteur on violence against women, report E/CN.4/1999/68/Add.3 (21 Jan 1999), ETAN archive, etan.org
- 5.Law No. 26 of 2000 on Human Rights Courts, Article 9, pasal.id
- 6.State Secretariat: Pernyataan pers Presiden RI tentang pelanggaran HAM berat (11 Jan 2023), setneg.go.id
- 7.ANTARA: Pemerintah bentuk pokja atasi hambatan penanganan kasus HAM berat (9 Nov 2026), antaranews.com
- 8.NewsWLD claim: Fadli Zon on May 1998 mass rape (June 2025), newswld.com




