Yang dikatakan
Dalam pernyataan di media sosial pada 21 November 2026, Fadli Zon mengatakan tidak menegasikan pemerkosaan terjadi pada Mei 1998, tetapi keberatan menyebutnya pemerkosaan "massal" karena istilah itu berkaitan dengan tindakan terstruktur dan sistematis dan ia tidak mendapatkan fakta sejarah yang mendukungnya: "Kalau ada fakta-fakta yang terkait hukum atau pendokumentasian, saya kira tidak ada masalah."
Diklaim oleh Fadli Zon, Minister of Culture of Indonesia · pernyataan resmi · ANTARA · Kompas.com
Putusan kami
Fadli kini mengakui pemerkosaan terjadi, tetapi dokumentasi yang menurutnya tidak ada justru tersedia dan dibuat oleh negara. TGPF bentukan negara memverifikasi 52 perkosaan di antara 85 kasus kekerasan seksual di tiga kota, pelapor khusus PBB menulis pada 1999 bahwa "telah terjadi perkosaan massal", dan Komnas HAM menemukan bukti permulaan kejahatan terhadap kemanusiaan, kategori hukum yang mensyaratkan serangan meluas atau sistematik.
Faktanya
- 1
TGPF memverifikasi 85 kasus kekerasan seksual di Jakarta, Medan, dan Surabaya pada Mei 1998: 52 perkosaan, 14 perkosaan dengan penganiayaan, 10 penyerangan seksual, dan 9 pelecehan, menurut Komnas Perempuan.
ANTARA: Fadli Zon tegaskan kecam kekerasan seksual Mei 1998 - 2
TGPF dibentuk 23 Juli 1998 lewat keputusan bersama lima pejabat tinggi; temuannya diserahkan kepada Presiden Habibie dan melahirkan Keppres 181/1998 tentang Komnas Perempuan.
Komnas Perempuan: Siaran Pers Komnas Perempuan Merespons Penyangkalan Peristiwa Kekerasan Seksual Mei 1998 - 3
Laporan Pelapor Khusus PBB Radhika Coomaraswamy tertanggal 21 Januari 1999 menyatakan: "Telah terjadi perkosaan massal, tetapi jumlahnya sulit dipastikan."
United Nations (ETAN archive): UN Special Rapporteur report E/CN.4/1999/68/Add.3 - 4
Penyelidikan pro-justisia Komnas HAM atas kerusuhan Mei 1998 menemukan bukti permulaan yang cukup atas kejahatan terhadap kemanusiaan menurut Pasal 9 UU 26/2000, yang mensyaratkan serangan meluas atau sistematik dan mencantumkan perkosaan.
Pasal.id: Pasal 9 UU Nomor 26 Tahun 2000 - 5
Pada 9 November 2026 Yusril Ihza Mahendra menyebut kerusuhan Mei 1998 di antara 13 kasus dugaan pelanggaran HAM berat masa lalu yang masih mandek; hanya empat dari 17 yang sudah diproses di pengadilan.
ANTARA: Pemerintah bentuk pokja atasi hambatan penanganan kasus HAM berat
Cek fakta yang sudah terbit
Tokoh dan isu terkait
Liputan kami
Diperiksa 22 November 2026. Klaim dikutip sebagaimana beredar; putusan berasal dari fakta yang tercantum di sini, masing-masing dengan tautan ke sumbernya. Jika menemukan kesalahan atau punya catatan yang lebih baru, beri tahu kami lewat halaman kontak dan kami akan mengoreksinya secara terbuka.
← Semua cek klaim