Poin penting
- Sjafrie menyatakan pada 19 November 2026 bahwa 514 batalyon untuk 514 kabupaten adalah amanat konstitusi, bukan militerisasi.
- BBC News Indonesia melaporkan targetnya hingga 750 batalyon baru sampai 2029, termasuk 593 batalyon teritorial pembangunan.
- Batalyon itu memiliki kompi pertanian, peternakan, dan kesehatan, menurut uraian Kemhan sendiri.
- Petani di Pandeglang kehilangan lahan untuk Yonif TP 842; YLBHI menemukan sedikitnya 148 kontrak konstruksi Yonif TP dengan penunjukan langsung.
Penilaian: Diperdebatkan. Apakah program ini "militerisasi" adalah soal penilaian, tetapi catatan yang ada melemahkan pembingkaian menteri pada beberapa poin yang bisa dicek: target pemerintah sendiri lebih besar dari satu batalyon per kabupaten, satuan ini dirancang untuk pekerjaan pertanian, peternakan, kesehatan, dan konstruksi, dan pembangunannya memicu sengketa lahan serta kontrak penunjukan langsung bernilai besar yang menurut kelompok masyarakat sipil minim pengawasan.
Klaim
Seusai bertemu Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad dan Ketua Komisi I DPR Utut Adianto di Jakarta, Kamis, 19 November 2026, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin membela rencana pembangunan Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan (Yonif TP) di seluruh Indonesia.
"Dengan adanya 514 kabupaten, berarti akan ada 514 dari Batalyon. Nah, ini bukan bermaksud untuk memiliterisasi daerah. Tapi, ini adalah amanat konstitusi dan amanat kepentingan nasional," kata Sjafrie, seperti dikutip Kompas.com dan Antara. Ia menyebut kebijakan itu menjalankan Pasal 30 UUD 1945 tentang Sistem Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta, dan mengaku hampir setiap pekan ke daerah untuk memantau batalyon.
Apa kata catatan
-
Target pemerintah sendiri bukan satu batalyon per kabupaten. Pada Agustus 2025 Kementerian Pertahanan menyebut rencana 500 batalyon, 100 per tahun selama lima tahun. BBC News Indonesia melaporkan pada Oktober 2026 bahwa Sjafrie menetapkan target hingga 750 batalyon baru sampai 2029, terdiri atas 593 batalyon teritorial pembangunan serta 157 satuan bantuan tempur dan bantuan administrasi. Indonesia punya 514 kabupaten dan kota, sehingga 593 batalyon pembangunan melebihi satu per kabupaten. (Sumber: Kompas.com; BBC News Indonesia)
-
Batalyon dirancang untuk pekerjaan sipil. Kepala Biro Informasi Pertahanan Kemhan, Brigjen TNI Frega Wenas, mengatakan pada Agustus 2025 bahwa setiap batalyon bersifat "multifungsi", dengan kompi kesehatan untuk mendukung Kementerian Kesehatan dan kompi pertanian untuk mendukung produksi pangan Kementerian Pertanian. Seorang peneliti yang diwawancarai BBC News Indonesia pada Januari 2026 menyebut ada kompi pertanian, peternakan, perikanan, dan kesehatan, dengan hasil produksi untuk memasok program seperti Makan Bergizi Gratis. (Sumber: Kompas.com; BBC News Indonesia)
-
Pemantau militer menilai dasar hukumnya tidak jelas. Imparsial menyatakan pada Oktober 2026 bahwa pemerintah telah meresmikan 156 dari rencana 750 batalyon hingga September dan mendesak Panglima TNI menghentikan pembentukannya karena "tidak memiliki urgensi di bidang pertahanan yang jelas" dan mempermanenkan militerisasi ranah sipil. Imparsial merujuk penjelasan Pasal 11 ayat (2) UU TNI yang mengingatkan agar penggelaran kekuatan tidak membentuk organisasi yang bisa menjadi peluang bagi kepentingan politik praktis. BBC News Indonesia secara terpisah mencatat 250 Yonif TP terbentuk dalam dua tahun, angka yang berbeda dengan hitungan Imparsial. (Sumber: Tirto; BBC News Indonesia)
-
Pembangunannya memicu sengketa lahan. Di Desa Rancapinang, Pandeglang, Banten, petani menyebut Yonif TP 842 dibangun sejak 2025 di atas lahan sekitar 364,6 hektare yang mereka garap turun-temurun dan tercakup sertifikat hak pakai atas nama Kementerian Pertahanan. Enam warga menggugat; pada 6 Agustus 2026 PTUN Serang menyatakan gugatan tidak dapat diterima tanpa memutus siapa pemilik tanah, dan kuasa hukum warga dari LBH Jakarta menyatakan akan menempuh langkah hukum lain. BBC News Indonesia juga melaporkan penolakan warga terhadap markas batalyon di Biak, Pasuruan, Bulukumba, Luwu Timur, dan Merauke. (Sumber: Runtut.com; BBC News Indonesia)
-
Belanjanya besar dan banyak yang tidak lewat tender terbuka. YLBHI mengatakan kepada BBC News Indonesia bahwa mereka menemukan sedikitnya 148 pekerjaan konstruksi rancang bangun Yonif TP dengan metode penunjukan langsung dalam data Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE). Realisasi belanja fungsi pertahanan 2025 mencapai Rp348,58 triliun, sementara APBN menetapkan Rp166,05 triliun, setelah tambahan dari Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara. (Sumber: BBC News Indonesia)
-
Ini bagian dari perluasan komando teritorial yang lebih luas. KontraS mencatat enam Kodam baru ditambahkan pada 10 Agustus 2025 sehingga totalnya 21, dan rencana lima Kodam lagi hingga 26 muncul pada 5 Oktober 2026. KontraS juga mencatat sedikitnya 130 peristiwa kekerasan yang melibatkan prajurit TNI pada Oktober 2025 hingga September 2026. (Sumber: KontraS)
Versi pemerintah
Kementerian Pertahanan mengatakan kepada BBC News Indonesia bahwa penguatan satuan teritorial "murni diarahkan untuk mendukung kepentingan pertahanan negara serta menjaga kedaulatan", bahwa semua satuan dibentuk sesuai peraturan, dan bahwa belanja pertahanan mengikuti mekanisme perencanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban resmi. Sjafrie juga pernah menyatakan batalyon menurunkan kriminalitas di kabupaten yang sebelumnya tanpa pasukan, tetapi ia belum memublikasikan data pendukungnya. Pada 19 November ia meminta Komisi I mengawasi program ini, dan kementerian bersama Komisi I menyatakan akan membentuk kelompok kerja untuk merevisi UU Pertahanan 2002.
Pasal 30 UUD 1945 yang dirujuk menteri mengatur Sistem Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta. Ia tidak menjelaskan di mana pasal itu mewajibkan satu batalyon di setiap kabupaten.
Yang belum diketahui
Kementerian belum memublikasikan total biaya program, jumlah batalyon yang sudah rampung (Imparsial dan BBC memberi angka berbeda), luas lahan yang diambil, atau evaluasi hasil pertanian, kesehatan, maupun penurunan kriminalitas. Kami akan memperbarui cek fakta ini jika data itu dirilis.
Sumber
- 1.Kompas.com: Bangun Batalyon TP di 514 Kabupaten/Kota, Menhan: Bukan Militerisasi (19 Nov 2026), nasional.kompas.com
- 2.Antara: Menhan: Pembangunan batalyon di 514 kabupaten/kota bukan militerisasi (19 Nov 2026), antaranews.com
- 3.DPR RI e-Media: Terima Menhan, Komisi I Tekankan Revisi UU Pertahanan Negara Perkuat Kesiapsiagaan (21 Nov 2026), emedia.dpr.go.id
- 4.Kompas.com: Kemenkeu Disebut Komitmen Dukung Anggaran Pembangunan 500 Batalyon Teritorial Pembangunan (20 Aug 2025), nasional.kompas.com
- 5.BBC News Indonesia: Dua tahun Prabowo-Gibran: Surplus militerisasi? (22 Oct 2026), bbc.com
- 6.BBC News Indonesia: Pembentukan kodam dan ratusan batalyon baru... posisi militer di tahun kedua Prabowo (17 Jan 2026), bbc.com
- 7.Tirto: HUT ke-81 TNI, Imparsial Sorot Arus Balik Militer ke Ruang Sipil (5 Oct 2026), tirto.id
- 8.Kompas.id: HUT TNI, Imparsial: Momentum Evaluasi Penggunaan Kekuatan Militer untuk Urusan Sipil (4 Oct 2026), kompas.id
- 9.Runtut.com: Sengketa Lahan Pembangunan Yonif TP 842 di Rancapinang, Petani Kehilangan Sawah dan Kebun (9 Oct 2026), runtut.com
- 10.KontraS: Peringatan Hari TNI Ke-81: Hilang Arah Reformasi Militer di Institusi TNI (5 Oct 2026), kontras.org




