
Isu · Cek Fakta
Rencana membangun Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan (Yonif TP) di 514 kabupaten/kota, yang menurut Menhan Sjafrie bukan militerisasi, sementara Imparsial dan KontraS menilainya memperluas militer ke urusan sipil dengan pengawasan lemah dan konflik lahan.
Denyut pasar (24 jam)
Belum ada aset yang ditautkan ke isu ini; yang tampil pasar umum.
Isu, tokoh, dan pasar yang terhubung, beserta dasar tiap keterkaitan.
Isu terkait
Diberitakan bersama · 1 berita
Tokoh dan lembaga
Menhan Sjafrie mengatakan di DPR pada 19 November bahwa 514 batalion bukan militerisasi; dokumen perencanaan menggambarkan batalion mengerjakan tugas sipil
TNI membangun Yonif TP, dan Menhan menyebut satu batalyon direncanakan di tiap 514 kabupaten/kota
KontraS meminta Presiden, Panglima TNI dan DPR menghentikan perluasan peran TNI ke ranah sipil
Imparsial mendesak penghentian 750 Yonif TP, menilainya melampaui UU TNI dan memicu konflik lahan di tujuh provinsi
Diberitakan bersama · 1 berita
-50
Negatif
Liputan belum cukup minggu untuk menggambar tren.
Nada per berita
Belum ada pergerakan tak biasa pada aset isu ini; yang tampil pergerakan terbaru di semua pasar.
Terkait isu ini lewat fakta resmi bersumber: putusan pengadilan dulu, lalu temuan lain, lalu lembaga dan pejabat.
TNI membangun Yonif TP, dan Menhan menyebut satu batalyon direncanakan di tiap 514 kabupaten/kota
Menhan Sjafrie mengatakan di DPR pada 19 November bahwa 514 batalion bukan militerisasi; dokumen perencanaan menggambarkan batalion mengerjakan tugas sipil
KontraS meminta Presiden, Panglima TNI dan DPR menghentikan perluasan peran TNI ke ranah sipil
Imparsial mendesak penghentian 750 Yonif TP, menilainya melampaui UU TNI dan memicu konflik lahan di tujuh provinsi
Judul terbaru dari media mapan. Tautan, bukan temuan kami.
ANTARA News Papua
CNBC Indonesia
CNN Indonesia
CNN Indonesia
Diperdebatkan
Di Gedung DPR, Jakarta, pada 19 November 2026, Sjafrie berkata: "Dengan adanya 514 kabupaten, berarti akan ada 514 dari Batalyon. Nah, ini bukan bermaksud untuk memiliterisasi daerah. Tapi, ini adalah amanat konstitusi dan amanat kepentingan nasional," dengan merujuk Pasal 30 UUD 1945 tentang Sistem Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta.Sjafrie Sjamsoeddin, Minister of Defence of Indonesia