Kementerian Lingkungan Hidup menargetkan penerbitan aturan baru pada Desember yang memperluas tanggung jawab produsen atas kemasan setelah dibuang konsumen. Rencana ini berpotensi memindahkan sebagian biaya pengumpulan sampah dari rumah tangga dan pemerintah daerah kepada perusahaan yang menjual barang berkemasan. Namun, aturan belum diundangkan dan rincian pembiayaan, penegakan, serta dampak terhadap harga masih belum jelas.
Target Desember bukan aturan yang sudah berlaku
Di konferensi iklim COP31 di Antalya, Turki, Sekretaris Utama KLH Rosa Vivien Ratnawati pada 16 November mengatakan kementerian menyiapkan peraturan menteri tentang extended producer responsibility atau EPR. Ia menyatakan produsen perlu mendesain ulang kemasan dan menarik kembali kemasan bekas pakai. Rancangan itu juga akan mengatur perusahaan pengelola EPR. Ia berharap aturan diundangkan pada Desember 2026 setelah harmonisasi dengan Kementerian Hukum.
ANTARA melaporkan pernyataan itu pada 17 November. detikNews meliput pernyataan dari lokasi COP31 pada 16 November dan mengutip Rosa bahwa proses harmonisasi masih akan ditempuh. Terdapat sedikit perbedaan keterangan apakah harmonisasi telah berjalan atau baru akan dimulai, tetapi keduanya sepakat aturan masih berupa rancangan. Naskah final maupun tanggal mulai berlaku yang mengikat belum dapat dipastikan dari bahan yang diperiksa.
Kewajiban produsen sudah dikenal sejak 2019
Ini bukan upaya pertama Indonesia menuntut pertanggungjawaban perusahaan atas sampah kemasan. Permen LHK P.75/2019 menetapkan peta jalan pengurangan sampah oleh produsen, termasuk perencanaan, pelaporan dan pendekatan pengurangan. Dokumen resminya tersedia melalui portal hukum kementerian. Karena itu, usulan 2026 harus dinilai sebagai kemungkinan penguatan atau perubahan kerangka yang sudah ada, bukan kewajiban lingkungan pertama bagi produsen.
Pernyataan konsultasi publik KLH pada 6 Oktober 2026 menyebut rancangan tata cara pengurangan sampah oleh produsen dibahas bersama pemangku kepentingan. Wakil Menteri Diaz Hendropriyono menyatakan kewajiban EPR perlu berlaku adil agar tidak menguntungkan sebagian perusahaan. Itu merupakan posisi kebijakan kementerian; cakupan akhir perusahaan dan pengecualiannya baru dapat dipastikan setelah aturan terbit.
Siapa yang membayar pengumpulan sampah?
Dalam sistem EPR yang dirancang baik, produsen ikut membiayai atau mengelola pengumpulan dan pengolahan sampah dari produknya. Hal ini dapat mendorong pengurangan kemasan, desain yang lebih mudah digunakan kembali atau didaur ulang, dan dukungan terhadap fasilitas pengumpulan. Beban anggaran sampah daerah juga berpotensi berkurang apabila pembiayaan perusahaan benar-benar menambah layanan yang tersedia.
Namun ada konsekuensi yang harus diuji. Perusahaan mungkin meneruskan sebagian biaya kepatuhan ke harga barang. Produsen kecil dapat menghadapi kesulitan logistik, sementara merek besar mempunyai daya tawar lebih kuat terhadap perusahaan pengelola. Itu merupakan kemungkinan dampak, bukan hasil yang sudah terukur dari aturan yang belum diterbitkan. Dalam pengumuman yang dikutip, kementerian belum menyajikan estimasi terverifikasi mengenai harga, besaran iuran, atau biaya penegakan.
Pemulung dan pengumpul sampah informal juga merupakan kelompok penting. Sistem yang menyalurkan pembayaran hanya kepada kontraktor formal besar dapat menyingkirkan pekerja yang selama ini memulihkan material bernilai. Sebaliknya, kontrak transparan, pembayaran layak, dan standar keselamatan dapat memperbaiki kondisi mereka. Perlakuan terhadap sektor informal perlu diperiksa setelah naskah lengkap tersedia.
Pemilahan tidak cukup tanpa infrastruktur
Rosa mengakui masalah praktis: warga bisa memilah sampah tetapi sampahnya kembali dicampur saat pengangkutan. Ia meminta fasilitas lebih baik, termasuk bank sampah dan sarana pengumpulan. Kementerian juga membahas insentif bagi pelaku usaha yang menggunakan kemasan lebih mudah dipakai ulang atau material daur ulang. Namun, rencana insentif bukan berarti pembiayaan infrastruktur sudah tersedia. Instansi penanggung jawab, anggaran, dan target terukur masih perlu diperjelas.
Sistem EPR yang bermakna memerlukan pelaporan terbuka tentang jumlah kemasan dipasarkan, sampah dikumpulkan, dan material yang benar-benar didaur ulang, serta metode audit dan sanksi atas laporan palsu. Jumlah material terkumpul tidak sama dengan jumlah yang berhasil didaur ulang. Pemerintah perlu menjelaskan cara mencegah perusahaan mengklaim hasil pengumpulan pihak lain tanpa membayar pengumpulnya.
Pertanyaan untuk aturan final
Hal yang harus diperiksa meliputi jenis produk dan produsen yang tercakup, mekanisme pembiayaan pengambilan kembali, audit independen, kewajiban proporsional bagi usaha kecil, pelibatan pemulung, sanksi, dan koordinasi dengan pemerintah daerah. Akses publik terhadap rancangan dan hasil konsultasi akan membantu masyarakat membandingkan manfaat yang dijanjikan dengan kewajiban yang dapat ditegakkan.
Yang terkonfirmasi: KLH sedang menyiapkan aturan EPR dengan target Desember. Yang belum pasti: kewajiban final, tanggal berlaku, iuran, sanksi, dan dampak terukur terhadap biaya rumah tangga. News WLD akan menilai aturan yang benar-benar diundangkan, bukan memperlakukan pengumuman sebagai hukum yang sudah berlaku.




