Poin penting
- Terdakwa Gus Alex bersaksi pada 18 November bahwa Menteri Desa Yandri Susanto, saat itu pimpinan Komisi VIII, meminta Rp10 miliar untuk memperlancar pembahasan BPIH 2024; menurut dia permintaan itu tidak dipenuhi.
- Ia menyebut masing-masing Rp100 juta diserahkan kepada staf lima pimpinan Komisi VIII pada 27 November 2023 sebagai 'uang reses', setelah Marwan Dasopang awalnya meminta Rp250 juta per orang.
- Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein mengatakan jaksa dan penyidik akan mengkaji kesaksian itu; pengembangan perkara bergantung pada kecukupan alat bukti. Belum ada yang ditetapkan tersangka.
- Yaqut Cholil Qoumas membantah pernah menerima laporan soal pemberian uang; Yandri belum menjawab konfirmasi hingga 20 November.
- Perkara kuota haji ini didakwa merugikan negara Rp622,09 miliar berdasarkan audit investigatif BPK.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan akan memutuskan apakah akan menjerat seorang menteri yang sedang menjabat serta sejumlah pimpinan DPR, baik yang masih maupun yang pernah menjabat, setelah kesaksian di bawah sumpah dalam sidang korupsi kuota haji mengungkap permintaan uang miliaran rupiah dan uang tunai yang diserahkan kepada staf anggota dewan. Belum ada satu pun nama yang disebut dalam kesaksian itu yang ditetapkan sebagai tersangka, dan menteri yang terseret tudingan terbesar, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto, belum menjawab permintaan konfirmasi wartawan hingga Jumat.
Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein mengatakan jaksa dan penyidik akan mengkaji fakta yang muncul di persidangan bersama bukti yang sudah dikantongi. "Iya tentunya nanti hasil persidangan yang saat ini berlangsung dan hasil penyidikan perkara kuota haji akan dibahas bersama antara tim JPU dan tim penyidik untuk langkah berikutnya," katanya kepada wartawan, seperti diberitakan Tribunnews dan Tirto pada Jumat dan Sabtu. Menurut dia, pengembangan perkara terhadap anggota dewan yang disebut bergantung pada "kecukupan alat bukti" dan terpenuhinya unsur pertanggungjawaban pidana.
Apa yang disampaikan terdakwa di persidangan
Tudingan itu datang dari Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex, mantan staf khusus Menteri Agama saat itu, Yaqut Cholil Qoumas. Gus Alex juga berstatus terdakwa dalam perkara ini dan bersaksi pada 18 November sebagai saksi mahkota untuk Yaqut di Pengadilan Tipikor Jakarta, menurut Kompas dan Tirto. Keterangannya belum diuji lewat putusan pengadilan.
Gus Alex mengatakan, setelah 20 November 2023, Yandri, yang saat itu termasuk pimpinan Komisi VIII DPR yang membidangi agama dan haji, mengajaknya bertemu lewat WhatsApp di Rasuna Said Tower, Jakarta. "Di situ Pak Yandri menyampaikan bahwa untuk memperlancar proses pembahasan BPIH tahun 2024, saya diminta menyiapkan dana sejumlah Rp10 miliar," ujarnya di persidangan. BPIH adalah Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji yang harus disepakati kementerian bersama Komisi VIII. Ia mengaku melaporkan permintaan itu kepada Yaqut dan permintaan tersebut tidak dipenuhi, menurut Tirto dan Tribunnews.
Ia juga menceritakan permintaan lain dari anggota Komisi VIII dalam pembahasan anggaran yang sama, seperti dilaporkan Kompas:
- Alokasi katering. Marwan Dasopang, salah satu pimpinan Komisi VIII, pada November 2023 meminta kementerian mengalokasikan 25.000 hingga 50.000 jemaah untuk dapur katering tertentu di Arab Saudi dan memungut commitment fee sekitar 1 riyal per porsi makan, kata Gus Alex. Menurut dia, Marwan beralasan saat itu menjelang musim kampanye, dan ia menjawab hal itu tidak mungkin dilakukan.
- "Uang reses." Menjelang penetapan BPIH 2024, Marwan meminta tambahan uang reses Rp250 juta untuk setiap pimpinan Komisi VIII, kata Gus Alex. Jumlahnya kemudian disepakati Rp100 juta per orang, total Rp500 juta untuk lima pimpinan, setelah ia berkoordinasi dengan Wakil Ketua Komisi VIII Abdul Wachid, menurut Tirto dan Media Indonesia.
- Penyerahan lewat staf. Pada 27 November 2023, kata Gus Alex, stafnya menyerahkan masing-masing Rp100 juta kepada staf Marwan dan Ashabul Kahfi, sementara masing-masing Rp100 juta lainnya diserahkan kepada staf Ace Hasan Syadzily, Abdul Wachid, dan Diah Pitaloka, sebagian melalui pejabat kementerian Rizky Fisa Abadi. Tirto dan Media Indonesia memuat versi yang sedikit berbeda soal siapa yang menyerahkan uang untuk kantor Ace. Ia mengaku mengumpulkan dana itu dengan meminta Rp200 juta kepada Rizky dan meminjam Rp300 juta dari pejabat kementerian lain, Ali Machzumi, menurut Media Indonesia dan Tirto.
Saat ditanya hakim pada 19 November mengapa ia menuruti permintaan itu, Gus Alex menjawab: "Saya sendirian, saya tertekan, saya ditekan," dan menyebut "yang minta" sebagai pihak yang menekan, menurut Tirto.
Bantahan dan diam
Yaqut, terdakwa utama, membantah pernah menerima laporan soal pemberian uang itu dari Gus Alex. "Saya ini enggak pernah merasa loh dapat laporan itu," katanya kepada wartawan pada 19 November, seraya menyebut Gus Alex tidak bisa menunjukkan saksi atau pesan WhatsApp sebagai bukti, menurut Kompas. Yaqut mengatakan kesaksian itu justru menunjukkan dirinya tidak terlibat dalam aliran uang.
Monitorindonesia melaporkan pada 20 November bahwa Yandri belum menjawab konfirmasi yang mereka kirim. NewsWLD tidak menemukan tanggapan publik dari Marwan Dasopang, Ashabul Kahfi, Abdul Wachid, maupun Diah Pitaloka atas kesaksian November itu dalam laporan yang ditelaah. Ace Hasan, mantan Wakil Ketua Komisi VIII, pada September membantah klaim lain dalam sidang yang sama, yakni bahwa namanya muncul dalam daftar permintaan kuota haji khusus. "Saya tidak pernah meminta kuota haji," katanya kepada CNN Indonesia saat itu. Belum ada laporan tanggapannya atas klaim penyerahan uang tunai.
Mengapa perkara ini penting bagi jemaah
Jaksa KPK mendakwa Yaqut, Gus Alex, dan dua terdakwa dari pihak swasta menyebabkan kerugian negara setidaknya Rp622,09 miliar dalam pengelolaan kuota haji tambahan 2023 dan 2024, berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), menurut Kompas. Dakwaan merinci kerugian itu menjadi Rp438,2 miliar dari selisih penerimaan dan pengeluaran Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) pada 2024, Rp39,95 miliar dari penjualan kuota petugas haji khusus, dan Rp143,92 miliar dari fee percepatan pengisian kuota haji khusus tambahan. Jaksa menyebut perbuatan itu memperkaya Yaqut sebesar 271.500 dolar AS dan 313 PIHK sebesar Rp478,17 miliar, menurut Kompas pada Agustus. Yaqut membantah dakwaan dan kuasa hukumnya mempertanyakan angka kerugian negara Rp622 miliar, menurut Kompas.
Komisi VIII memegang posisi tawar nyata atas biaya yang ditanggung jemaah. Berdasarkan UU Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, menteri wajib menyampaikan usulan BPIH kepada DPR, kata Yoppy Adhi Hernawan, akademisi hukum tata negara Universitas Padjadjaran, sehingga posisi tawar komisi itu sangat besar dan, menurut Tirto, rawan disalahgunakan. Dana reses adalah anggaran resmi negara yang dikelola Sekretariat Jenderal DPR, kata Yoppy kepada Tirto, sehingga tambahan dana yang diminta secara informal dari kementerian mitra kerja tidak dapat dibenarkan.
Celah akuntabilitas
Dadang Trisasongko dari Transparency International Indonesia mengatakan kepada Tirto bahwa menyebut uang itu sebagai "dana reses" tidak menghapus kemungkinan suap atau pemerasan. "Tidak boleh ada anggota DPR meminta tambahan anggaran reses ke orang atau lembaga lain," ujarnya. Apakah pemberian itu tergolong suap, gratifikasi, atau pemerasan bergantung pada ada tidaknya kesepakatan atau paksaan, katanya, dan penyerahan lewat staf tidak otomatis memutus jerat hukum bagi penerima yang dituju.
Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) dapat memeriksa anggota atas inisiatif sendiri bila perkaranya menjadi perhatian publik, tanpa menunggu putusan pidana, kata Yoppy. Jalur itu terbatas bagi Yandri, yang tidak lagi menjadi anggota DPR dan kini duduk di kabinet, tetapi MKD berwenang penuh memeriksa Marwan yang masih duduk di Komisi VIII, kata Yoppy. NewsWLD tidak menemukan laporan bahwa MKD telah membuka pemeriksaan.
Jalih Pitoeng dari Forum Aliansi Masyarakat Antikorupsi (FORMASI) pada 20 November mendesak KPK memeriksa Yandri serta menelusuri aliran uang, komunikasi, dan dokumen pembahasan anggaran. "Jangan ada kekebalan hanya karena jabatan," katanya kepada Monitorindonesia.
Langkah berikutnya
KPK belum memberikan jadwal. Pernyataan KPK sejauh ini hanya berkomitmen mengkaji kesaksian tersebut; berdasarkan laporan yang ditelaah, KPK belum memanggil Yandri ataupun anggota dewan yang disebut terkait klaim ini. Seusai sidang 20 November, Gus Alex berharap KPK menindaklanjuti kesaksiannya "untuk keadilan dan kebenaran," menurut Kompas. Sidang Yaqut dan para terdakwa lain terus berlanjut di Pengadilan Tipikor Jakarta.
Sumber
- 1.Tribunnews: KPK akan usut aliran dana ke Yandri Susanto dan pimpinan Komisi VIII DPR (21 Nov 2026), tribunnews.com
- 2.Tribunnews: Korupsi kuota haji, Yandri Susanto hingga Marwan Dasopang disebut, KPK siapkan langkah berikutnya (20 Nov 2026), tribunnews.com
- 3.Tirto: Menanti nyali KPK ke Senayan, mengusut dugaan kasus korupsi haji (22 Nov 2026), tirto.id
- 4.Kompas: Gus Alex ungkap rangkaian permintaan uang dari anggota DPR saat pembahasan haji 2024 (18 Nov 2026), nasional.kompas.com
- 5.Kompas: Yaqut kaget Gus Alex mengaku pernah laporkan permintaan uang DPR (19 Nov 2026), nasional.kompas.com
- 6.Kompas: Gus Alex harap KPK usut permintaan uang oleh anggota DPR saat rapat BPIH 2024 (20 Nov 2026), nasional.kompas.com
- 7.Media Indonesia: Gus Alex beberkan aliran dana ke staf pimpinan Komisi VIII DPR jelang penetapan BPIH 2024 (19 Nov 2026), mediaindonesia.com
- 8.Monitorindonesia: KPK didesak periksa Yandri Susanto soal dugaan permintaan Rp10 M (20 Nov 2026), monitorindonesia.com
- 9.Kompas: Yaqut didakwa korupsi kuota haji, kerugian negara Rp622 miliar (11 Aug 2026), nasional.kompas.com
- 10.Kompas: Yaqut bantah dakwaan hingga kuasa hukum pertanyakan kerugian negara Rp622 miliar (12 Aug 2026), nasional.kompas.com
- 11.CNN Indonesia: Ace Hasan respon pernyataan saksi di sidang korupsi kuota haji (8 Sep 2026), cnnindonesia.com




