Poin penting
- Prabowo pada 13 Februari 2026 menyebut 1.000 kampung nelayan akan beroperasi pada 2026, dan 5.000 hingga 2029.
- KKP pada 4 November 2026 menyebut 100 KNMP telah dibangun dan beroperasi sepanjang 2025 dan 2026.
- KKP kini menargetkan 2.000 KNMP pada 2027; ketersediaan lahan menjadi kendala berulang.
- KNMP senilai Rp22 miliar di Jepara belum bisa beroperasi penuh karena pinjaman modal kerja belum cair.
- Verdikt: jauh dari target.
Pada Februari 2026 Presiden Prabowo Subianto menyebut 1.000 Kampung Nelayan Merah Putih akan beroperasi tahun ini. Dengan enam pekan tersisa di 2026, kementerian perikanannya sendiri baru mencatat 100.
Janjinya
"Target kita 2026 ini akan sampai 1000 (desa nelayan) dan selanjutnya total sampai 2029 target kita adalah 5000 desa nelayan," kata Prabowo dalam Indonesia Economic Outlook 2026 di Wisma Danantara, Jakarta, 13 Februari 2026, seperti dilaporkan VOI. Setiap kampung, katanya, akan dilengkapi pabrik es, cold storage, dermaga, kapal dan kendaraan operasional, dikelola koperasi yang mengembalikan investasi dalam 10 hingga 12 tahun.
Di forum yang sama, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan 85 dari 100 unit tahap awal sudah rampung dan 15 masih dalam penyelesaian. "Tahun ini akan kita selesaikan 1.000 unit. Kalau 1.000 unit, anggarannya kurang lebih Rp22,5 triliun," ujarnya, menurut laporan yang dimuat ulang kementeriannya.
Verdikt: jauh dari target. Tenggatnya belum lewat, tetapi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyebut baru 100 Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) yang beroperasi, sepersepuluh dari target 2026, dan kini sudah berbicara soal 2.000 unit pada 2027.
Apa kata data kementerian sendiri
- Pada 4 November 2026 Dirjen PDSKP KKP Yudi Nurul Ihsan mengatakan sepanjang 2025 hingga 2026 sebanyak 100 KNMP telah selesai dibangun dan mulai beroperasi, menurut rilis di laman KKP.
- Pada hari yang sama, Dirjen Perikanan Tangkap KKP Ridwan Mulyana mengatakan kepada detikBali bahwa "sebanyak 100 lokasi telah beroperasi pada 2026". Ia menyebut KKP menargetkan 2.000 KNMP pada 2027 dan 5.000 hingga 2029.
- Angka 100 itu sama dengan ukuran tahap pertama yang disebut Zulkifli Hasan pada Februari, saat 85 dari 100 unit sudah rampung. Kami tidak menemukan angka resmi KKP yang dipublikasikan tentang berapa dari 1.000 kampung yang direncanakan untuk 2026 yang sudah dibangun, sedang dibangun atau beroperasi.
Ridwan juga menyebut kendala utamanya: lahan. "Masyarakat nelayan ada, koperasi ada, tetapi lahannya belum tersedia. Ada juga lahan yang tersedia, tetapi jumlah nelayannya sedikit," katanya kepada detikBali, seraya menambahkan status lahan harus "clean and clear".
Apa yang terjadi di lapangan
Sudah dibangun tidak selalu berarti berfungsi. Di Desa Bumiharjo, Jepara, Jawa Tengah, KNMP senilai Rp22 miliar belum bisa beroperasi penuh karena pinjaman modal kerja Rp1 miliar yang diajukan ke Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (LPMUKP) KKP belum cair setelah sekitar enam bulan, lapor Radar Kudus pada 29 Mei 2026. "Kalau tidak ada dukungan modal, ya fasilitas ini nanti hanya jadi bangunan biasa," kata Zainal Anis, Ketua Kopdes Merah Putih Bumiharjo, yang simpanan anggotanya baru sekitar Rp5 juta.
Destructive Fishing Watch (DFW) Indonesia pada Januari 2026 mengingatkan bahwa penyuluh dan infrastruktur KNMP terpusat di Jawa. DFW mencatat 273 penyuluh di 65 titik KNMP, dengan sebagian kampung hanya punya dua penyuluh dan satu kampung di Kepulauan Riau hanya satu. Tanpa tambahan penyuluh dan standar infrastruktur, "kampung nelayan berisiko menjadi artefak kebijakan," kata Luthfian Haekal dari DFW, seperti dilaporkan Tempo.
Soal anggaran
Zulkifli Hasan menyebut biaya 1.000 kampung sekitar Rp22,5 triliun. Seluruh pagu anggaran KKP untuk 2026 ditetapkan Rp13 triliun saat APBN 2026 disetujui, menurut Himpunan RKA K/L 2026 yang dikutip Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA), yang menyatakan tidak melihat alokasi yang difokuskan pada perlindungan nelayan kecil dan tradisional. Kami tidak menemukan rincian yang dipublikasikan tentang sumber pembiayaan Rp22,5 triliun itu; Prabowo mengatakan koperasi kampung akan mengembalikan investasi ke bank dan pemerintah.
Penjelasan pemerintah
KKP menyatakan kampung nelayan dimaksudkan untuk menekan biaya produksi nelayan, menjaga kualitas tangkapan dan menaikkan harga jual, serta menargetkan Nilai Tukar Nelayan (NTN) naik dari 103 menjadi 130 pada 2027. Ridwan mengatakan pembangunan dilakukan bertahap dan lokasi harus memiliki komunitas nelayan, koperasi dan status lahan yang jelas sebelum pekerjaan dimulai.
Mengapa verdiktnya jauh dari target
Janjinya spesifik: 1.000 kampung nelayan beroperasi pada 2026. Satu-satunya angka operasional yang dipublikasikan kementerian adalah 100, disampaikan dua kali pada 4 November 2026, dan perencanaan kementerian sudah beralih ke 2027. Kecuali KKP mempublikasikan data yang menunjukkan ratusan kampung lagi beroperasi sebelum 31 Desember, target 2026 akan meleset jauh. Kami akan memperbarui cek fakta ini dan pelacak janji ketika ada angka baru.
Pantau janji ini: Janji Prabowo soal 1.000 kampung nelayan.
Sumber
- 1.VOI: Presiden Targetkan 1.000 Kampung Nelayan Beroperasi Tahun Ini, voi.id
- 2.Kemenko Pangan: Anggaran Rp22,5 Triliun, 1.000 Kampung Nelayan Bisa Terwujud, kemenkopangan.go.id
- 3.KKP: KKP Optimalkan KNMP Untuk Tingkatkan Pendapatan Nelayan, kkp.go.id
- 4.detikBali: KKP Targetkan 2.000 KNMP Dibangun Tahun Depan, detik.com
- 5.Radar Kudus: Pinjaman dari KKP Tak Kunjung Cair, Kawasan Kampung Nelayan di Jepara Belum Bisa Beroperasi, radarkudus.jawapos.com
- 6.Tempo: Manajerial Kampung Nelayan Merah Putih Dinilai Masih Rapuh, tempo.co
- 7.KIARA: Pagu Anggaran KKP Meningkat Menjadi 13 Triliun, kiara.or.id




