Poin penting
- Menkeu Suahasil Nazara mengatakan pada 13 November bahwa Rp514 triliun pajak masih harus dikumpulkan pada November dan Desember.
- Angka itu adalah selisih realisasi Oktober Rp1.796,8 triliun dengan outlook akhir tahun Rp2.310,8 triliun, bukan tagihan pajak yang belum dibayar.
- Penerimaan pajak hingga Oktober tumbuh 23,2 persen secara tahunan.
- Ekonom meminta pemerintah mengejar wajib pajak berpenghasilan tinggi dan tunggakan, bukan menekan wajib pajak biasa.
Jakarta, 16 November 2026. Menteri Keuangan Suahasil Nazara meminta dukungan masyarakat dan media untuk upaya pemerintah mengumpulkan tambahan penerimaan pajak Rp514 triliun dalam dua bulan terakhir 2026. Permintaan itu menuai kritik dari ekonom dan tokoh publik sepanjang akhir pekan.
Suahasil, yang dilantik sebagai Menteri Keuangan pada 14 September 2026 menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa, menyampaikan imbauan itu dalam konferensi pers APBN KiTa di Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat, 13 November.
"Bukan pekerjaan yang mudah mengumpulkan Rp1.800 triliun dan masih ada Rp514 triliun yang masih harus dikumpulkan oleh teman-teman pajak," kata Suahasil, seperti dikutip Detik dan Republika. "Rp514 triliun dipakai buat apa? Untuk belanja negara. Saya mohon dukungan dari seluruh masyarakat, seluruh media untuk kita bisa mengumpulkan penerimaan pajak karena itu akan digunakan untuk belanja negara juga," ujarnya.
Apa itu angka Rp514 triliun
Angka itu bukan tumpukan tagihan pajak yang belum dibayar. Menurut data kementerian yang dikutip Detik dan Republika, penerimaan pajak mencapai Rp1.796,8 triliun hingga akhir Oktober, atau 76,2 persen dari target APBN 2026 sebesar Rp2.357,7 triliun. Outlook akhir tahun pemerintah lebih rendah, yaitu Rp2.310,8 triliun atau sekitar 98 persen dari target. Rp514 triliun adalah selisih antara realisasi hingga Oktober dan outlook tersebut.
Jika dibandingkan dengan target penuh APBN, sisa kekurangannya sekitar Rp560,9 triliun, berdasarkan perhitungan NewsWLD dari data kementerian yang sama. Ekonom Universitas Andalas Syarifudin Karimi mengatakan kepada Kompas.com pada 15 November bahwa angka Rp514 triliun berbeda dengan kekurangan terhadap target penuh APBN dan mencerminkan "tekanan pencapaian penerimaan akhir tahun, bukan kejatuhan pajak".
Penerimaan tetap tumbuh. Penerimaan pajak hingga Oktober naik 23,2 persen dibanding tahun sebelumnya, lapor Republika. PPN dan PPnBM tumbuh 39,1 persen menjadi Rp793,55 triliun, PPh nonmigas tumbuh 16,6 persen menjadi Rp893,10 triliun, dan PPh migas tumbuh 84,7 persen menjadi Rp48,88 triliun, menurut data kementerian. Hingga September kementerian telah mengumpulkan Rp1.607,6 triliun, lapor Bisnis, sehingga sekitar Rp189,2 triliun terkumpul pada Oktober saja. Untuk mencapai outlook, dibutuhkan rata-rata sekitar Rp257 triliun per bulan pada November dan Desember, menurut perhitungan NewsWLD.
Total pendapatan negara mencapai Rp2.618 triliun hingga akhir Oktober dan defisit tercatat 1,47 persen PDB, menurut Antara. Suahasil mengatakan defisit masih sesuai jalur menuju target setahun 2,85 persen PDB.
Langkah Ditjen Pajak
Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengatakan dalam konferensi pers yang sama bahwa DJP akan melakukan "ekstra effort" selama dua bulan, dengan fokus pada sektor perdagangan, industri pengolahan, jasa perusahaan, transportasi dan pergudangan, serta ekonomi digital, lapor Detik. Ia mengatakan DJP akan memperketat pengawasan pembayaran masa, penegakan hukum, pemeriksaan dan bukti permulaan, serta mencocokkan data perbankan, lembaga keuangan nonbank dan pihak ketiga lain dengan sistem Coretax.
Pada 12 November Bimo mengatakan DJP menemukan 475.698 wajib pajak orang pribadi yang menghapus bukti potong PPh dari SPT Tahunan 2025 di Coretax, sehingga SPT yang seharusnya kurang bayar menjadi nihil. Nilai PPh pada bukti potong itu sekitar Rp2,01 triliun, katanya, dan DJP mengirim email pengingat agar wajib pajak membetulkan SPT, lapor CNBC Indonesia dan Bloomberg Technoz. Dari jumlah itu, 312.546 wajib pajak berada di kelompok Rp100.000 sampai Rp1 juta dan 71 wajib pajak masing-masing di atas Rp1 miliar, ujarnya.
Kritik: sasar dulu yang berpenghasilan tinggi
Ekonom Universitas Gadjah Mada Rijadh Djatu Winardi mengatakan kepada Suara.com pada 14 November bahwa dukungan publik tidak dibangun hanya dengan imbauan. "Orang mau bayar pajak itu kalau merasa uangnya kembali dalam bentuk manfaat yang nyata," katanya. Ia meminta pemerintah menagih tunggakan, menuntaskan pemeriksaan yang berjalan dan memanfaatkan data Coretax, serta menyebut wajib pajak berpenghasilan tinggi dan perusahaan yang untung dari harga komoditas memiliki kemampuan bayar lebih besar dan celah kepatuhan paling besar.
Wijayanto Samirin dari Universitas Paramadina mengatakan kepada Kompas.com pada 15 November bahwa target penerimaan terlalu agresif, belanja belum efisien, dan kebocoran pajak masih tinggi, terutama di ekonomi bayangan dan sektor sumber daya alam. Menurutnya tidak adil memajaki masyarakat lebih banyak tanpa membenahi persoalan itu.
Komika Abdur Arsyad menulis di Threads pada 14 November bahwa pemerintah sebaiknya mempertimbangkan pajak kekayaan bagi orang terkaya Indonesia, mengutip usulan Center of Economic and Law Studies (CELIOS), lapor JawaPos. CELIOS mengusulkan pajak 1 persen atas kekayaan bersih Rp84 miliar sampai Rp506 miliar dan 2 persen di atasnya, yang menurut perhitungannya bisa menghasilkan Rp142,2 triliun per tahun, menurut Antara. Bimo pada Oktober mengatakan kajian itu bisa menjadi masukan, tetapi "itu kan hitungan mereka, asumsi mereka" dan pemerintah punya data sendiri.
Dokter sekaligus influencer Tirta Mandira Hudhi mengatakan dalam video Instagram pada 14 November bahwa masyarakat sudah patuh dan menerima email DJP soal bukti potong dan SPT tahun-tahun sebelumnya, serta meminta pejabat lebih bijak dalam berbicara, lapor Tribun. Komentar warganet di unggahan media sosial tentang imbauan itu antara lain meminta gaji pejabat dipotong, yang dicatat NewsWLD sebagai reaksi publik.
Indonesia tidak memungut pajak kekayaan. Rasio perpajakan, termasuk kepabeanan dan cukai, turun menjadi 9,31 persen PDB pada 2025 dari 10,08 persen pada 2024, lapor Bisnis.
Sumber
- 1.Detik: Setoran Pajak Kurang Rp 514 T, Menkeu: Saya Mohon Dukungan Masyarakat (13 Nov 2026), finance.detik.com
- 2.Republika: Penerimaan Pajak Capai Rp1.796,8 Triliun, PPN Jadi Penopang Dominan (13 Nov 2026), ekonomi.republika.co.id
- 3.CNBC Indonesia: Setoran Pajak Kurang Rp514 T, Menkeu: Saya Mohon Dukungan Masyarakat, cnbcindonesia.com
- 4.Antara: Menkeu Suahasil tegaskan APBN defisit bukan berarti rugi, antaranews.com
- 5.Kompas.com: Kemenkeu Kejar Target Pajak 2026, Pengamat Ingatkan Jangan Tekan Wajib Pajak (15 Nov 2026), money.kompas.com
- 6.Kompas.com: Penerimaan Pajak Masih Kurang Rp 514 Triliun, Ekonom Soroti 3 Masalah Fiskal RI (15 Nov 2026), kompas.com
- 7.Suara.com: Pajak 2026 Kurang Rp514 Triliun, Ekonom Minta Pemerintah Kejar Wajib Pajak Kaya (14 Nov 2026), suara.com
- 8.Bisnis: PPN Jadi Penyumbang Terbesar Penerimaan Pajak per September 2026, ekonomi.bisnis.com
- 9.CNBC Indonesia: Bos DJP Kirim Surat Peringatan ke 475.698 Wajib Pajak, cnbcindonesia.com
- 10.Bloomberg Technoz: DJP: 475 Ribu WP Hapus Bukti Potong, Pajak Tak Dilaporkan Rp2 T, bloombergtechnoz.com
- 11.JawaPos: Kejar Pajak Rp 514 Triliun, Abdur Arsyad Usul Pemerintah Sasar 50 Orang Terkaya, jawapos.com
- 12.Antara: DJP respons usulan potensi penerimaan pajak kekayaan Rp142,2 triliun (15 Oct 2026), antaranews.com
- 13.Tribun Video: dr. Tirta Sindir Menkeu soal Setoran Pajak Kurang Rp514 T, video.tribunnews.com
- 14.Bisnis: Tax Ratio 2025 Turun Jadi 9,31%, ekonomi.bisnis.com
- 15.Setneg: Presiden Prabowo Lantik Suahasil Nazara sebagai Menteri Keuangan (14 Sep 2026), setneg.go.id




