Poin penting
- Endorse: benar. ICW mencatat kontrak kementerian Rp14,69 miliar dengan PT Rans Animasi pada 2024 hingga 2026; RANS menyatakan mengikuti aturan pengadaan.
- Wantimpres: benar. 26 anggota dilantik 2 Oktober 2026, masing masing bergaji Rp76,5 juta per bulan.
- MBG dan Kopdes: benar, dengan konteks. MBG mendapat Rp268 triliun pada 2026; Kopdes memakai Rp83 triliun dana negara yang dipinjamkan lewat Himbara.
- Ngemis: sebagian benar (diubah dari menyesatkan pada 16 November 2026). Outlook pemerintah sendiri menempatkan penerimaan pajak 2026 sekitar Rp46,9 triliun di bawah target; 'ngemis' menggambarkan imbauan membayar pajak terutang.
- Penilaian keseluruhan: sebagian benar. Usulan potong gaji 80 persen adalah opini.
Pembaruan, 16 November 2026: Cek fakta ini direvisi. Kami mengubah penilaian Bagian 4 dari menyesatkan menjadi sebagian benar. Versi sebelumnya menyebut pendapatan secara keseluruhan "on track" dengan mengutip Badan Komunikasi Pemerintah, dan tidak menjelaskan bahwa outlook akhir tahun pemerintah sendiri menempatkan penerimaan pajak di bawah target APBN. Verdik keseluruhan tetap sebagian benar.
Klaim
Unggahan Instagram akun garikeras_tonightshow, yang dibagikan luas setelah imbauan pajak Menteri Keuangan pada 13 November 2026, berbunyi: "Endorse ke artis pake APBN gede gitu bisa; kasih jatah Wantimpres puluhan orang pake APBN bisa; MBG & Kopdes pake APBN bisa; giliran pemasukan APBN kurang dari target, ngemis sama rakyat." Keterangannya menambahkan: "Harusnya gaji pejabat yang dipotong 80%."
Unggahan ini memuat empat pernyataan yang bisa diperiksa. Kami menilai masing masing, lalu unggahan secara keseluruhan.
Penilaian keseluruhan: sebagian benar. Tiga pernyataan pertama akurat secara substansi. Pernyataan keempat sebagian benar: penerimaan pajak memang akan kurang dari target menurut outlook pemerintah sendiri, tetapi "mengemis" adalah cara unggahan menggambarkan imbauan publik untuk membayar pajak yang terutang. Keterangan unggahan adalah opini dan tidak dinilai.
Bagian 1: "Endorse ke artis pakai APBN": benar
Indonesia Corruption Watch (ICW) menyatakan pada 9 November 2026 bahwa dua kementerian meneken delapan paket pengadaan senilai Rp14,69 miliar dengan PT Rans Animasi Indonesia, perusahaan yang terkait presenter Raffi Ahmad, yang juga utusan khusus presiden. ICW mencatat Rp3,9 miliar dari kementerian pendidikan dan kebudayaan pada 2024 dan Rp10,79 miliar dari Kementerian Kelautan dan Perikanan pada 2025 dan 2026, termasuk paket Instagram Story senilai Rp575,7 juta, lapor Kompas. Belanja kementerian adalah belanja APBN.
RANS menyatakan kontrak itu mengikuti aturan pengadaan, memakai rate card komersialnya, dan mencakup produksi, perjalanan, serta acara, bukan hanya unggahan, lapor Katadata. Besar kecilnya nilai adalah penilaian, tetapi pembayarannya tercatat. Penilaian: benar.
Bagian 2: "Jatah Wantimpres puluhan orang pakai APBN": benar
Presiden Prabowo Subianto melantik 26 anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) pada 2 Oktober 2026 berdasarkan Keppres 107/P Tahun 2026, kata Kementerian Sekretariat Negara. UU 2006 membatasi dewan ini pada satu ketua dan delapan anggota; UU 64 Tahun 2024 menghapus batas itu. Berdasarkan Perpres 15 Tahun 2026, setiap anggota menerima Rp76,5 juta per bulan ditambah fasilitas setara menteri, yang oleh ekonom Achmad Nur Hidayat dihitung sekitar Rp23,87 miliar per tahun untuk 26 anggota, lapor Investor.id. Seorang warga mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi pada 15 Oktober 2026 soal hilangnya batas jumlah itu, lapor Antara. Dua puluh enam orang lazim disebut puluhan. Penilaian: benar.
Bagian 3: "MBG dan Kopdes pakai APBN": benar, dengan konteks
- MBG. APBN 2026 memberi Badan Gizi Nasional (BGN) Rp268 triliun, ditambah dana cadangan Rp67 triliun sehingga angka utamanya Rp335 triliun, kata BGN. Dana cadangan itu kemudian tidak dicairkan, lapor DW dan Bisnis, sehingga tersisa Rp268 triliun, dan BGN mengusulkan penghematan lanjutan sekitar Rp40 triliun pada Juni 2026.
- Kopdes. Pemerintah menempatkan Rp83 triliun dana negara di bank Himbara, Rp16 triliun pada 2025 dan Rp67 triliun pada 2026, untuk dipinjamkan kepada Koperasi Desa Merah Putih dengan bunga 6 persen dan tenor enam tahun, kata Kementerian Keuangan kepada Bisnis. Ini pinjaman yang wajib dikembalikan koperasi, dengan dana desa sebagai jaminan, bukan hibah.
Kedua program dibiayai dari APBN. Penilaian: benar, meski dana Kopdes berupa fasilitas pinjaman, bukan belanja langsung. Cek fakta NewsWLD lain membahas pelaksanaan program ini, termasuk kasus korupsi MBG.
Bagian 4: "Giliran pemasukan kurang dari target, ngemis sama rakyat": sebagian benar
Dalam konferensi pers APBN KiTa pada 13 November 2026, Menteri Keuangan Suahasil Nazara berkata: "Bukan pekerjaan yang mudah mengumpulkan Rp1.800 triliun dan masih ada Rp514 triliun yang masih harus dikumpulkan oleh teman-teman pajak," dan meminta dukungan masyarakat serta media. Kami menilai kutipan itu akurat dalam klaim 282. Rp514 triliun adalah jumlah yang masih harus dihimpun dalam dua bulan terakhir tahun ini untuk mencapai outlook akhir tahun pemerintah, bukan pajak yang tidak dibayar masyarakat, seperti temuan cek fakta kami sebelumnya.
Penerimaan pajak memang kurang dari target menurut angka pemerintah sendiri. APBN 2026 menetapkan target pajak Rp2.357,7 triliun, tetapi outlook akhir tahun Kemenkeu Rp2.310,8 triliun, sekitar Rp46,9 triliun lebih rendah menurut hitungan NewsWLD, lapor Detik. Untuk mencapai outlook itu pun dibutuhkan sekitar Rp257 triliun per bulan pada November dan Desember. Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Yusuf Rendy Manilet memproyeksikan pada 30 Oktober bahwa penerimaan pajak akhir tahun mencapai 96,5 sampai 98 persen dari target, atau shortfall sekitar Rp45 triliun sampai Rp80 triliun, lapor ANTARA. Ia menilai sebagian pertumbuhan PPN tahun ini diduga dipengaruhi pengetatan pembayaran restitusi pajak yang menjadi hak dunia usaha.
Pendapatan negara secara keseluruhan terlihat lebih baik karena PNBP. Hingga Oktober pendapatan negara mencapai Rp2.618 triliun, atau 83 persen dari target Rp3.153,6 triliun menurut hitungan NewsWLD, dan Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) menyebutnya on track. PNBP sudah melampaui target setahun, yakni 120,2 persen, lapor Antara, angka yang antara lain mencakup denda kehutanan dan PNBP perkara yang diserahkan Kejaksaan Agung. Penerimaan pajak sendiri Rp1.796,8 triliun hingga Oktober, 76,2 persen dari target.
Jadi premis kalimat itu, bahwa pemasukan kurang dari target, didukung data untuk penerimaan pajak. "Mengemis" adalah penggambaran unggahan, bukan fakta yang bisa diperiksa. Yang dilakukan Menteri Keuangan adalah meminta masyarakat patuh membayar pajak yang sudah terutang; tidak ada pajak baru yang diumumkan dalam konferensi pers itu. Yusuf dari CORE menyarankan pemerintah fokus pada wajib pajak berpenghasilan tinggi dan sektor dengan kepatuhan rendah, bukan menekan wajib pajak yang sudah patuh. Penilaian: sebagian benar.
Keterangan: "Gaji pejabat harusnya dipotong 80%"
Ini opini dan tidak dinilai. Sebagai konteks: setelah aksi Agustus 2025, DPR menghentikan tunjangan perumahan Rp50 juta per bulan sejak 31 Agustus 2025 dan merilis take home pay Rp65.595.730 per bulan, lapor detikcom. Kami tidak menemukan usulan pemerintah atau DPR untuk memotong gaji pejabat 80 persen.
Mengapa secara keseluruhan sebagian benar
Tiga dari empat pernyataan faktual bertahan: kementerian memang membayar perusahaan yang terkait selebritas, Wantimpres memang beranggotakan 26 orang bergaji, dan MBG serta Kopdes dibiayai APBN. Pernyataan keempat sebagian benar: penerimaan pajak berjalan di bawah target menurut outlook pemerintah sendiri, sementara "mengemis" adalah penggambaran atas imbauan membayar pajak terutang, dan Rp514 triliun bukan utang masyarakat. Rasa frustrasi dalam unggahan itu dirasakan banyak orang, seperti ditunjukkan analisis kami Siapa membayar, siapa membelanjakan, siapa mendengar.
Sumber
- 1.Kompas: Rp 14.7 Billion for Influencers, Citizens Asked to Save, go.kompas.com
- 2.Katadata: Disorot ICW soal Kontrak Rp14,69 M, RANS Buka Suara, katadata.co.id
- 3.Setneg: Usai Dilantik, Anggota Wantimpres Siap Berikan Pertimbangan, setneg.go.id
- 4.Investor.id: 26 Wantimpres Prabowo, Berapa Ongkos yang Ditanggung Negara?, investor.id
- 5.Antara: Pakar: Penentuan jumlah Wantimpres kebolehan konstitusional Presiden, antaranews.com
- 6.BGN: Dari Rp268T, 93% Anggaran Digunakan Langsung untuk Bantuan MBG, bgn.go.id
- 7.DW: Anggaran MBG Dipangkas Rp67 Triliun, Ini Penjelasan BGN, dw.com
- 8.Bisnis: Purbaya Pastikan Anggaran MBG Dipangkas, ekonomi.bisnis.com
- 9.Bisnis: Rp83 Triliun Dana Kopdes: Cair Rp16 Triliun Tahun Ini, Rp67 Triliun pada 2026, ekonomi.bisnis.com
- 10.Antara: Menkeu: Defisit APBN per Oktober 2026 on track, antaranews.com
- 11.Bakom: Pendapatan Negara Tumbuh 24 Persen Per Oktober, bakom.go.id
- 12.Bisnis: Penerimaan Pajak Sudah 68% dari Target per September 2026, ekonomi.bisnis.com
- 13.detikJogja: Rincian Gaji dan Tunjangan DPR Usai Pemangkasan, detik.com
- 14.NewsWLD: The Rp514 trillion is not tax that people have not paid, newswld.com




