Poin penting
- Indonesia dan Uni Eropa dijadwalkan meneken CEPA dan perjanjian perlindungan investasi di Brussel pada 21 November; saat artikel ditulis belum ada konfirmasi resmi penandatanganan.
- Indonesia kehilangan preferensi tarif GSP Uni Eropa pada 1 Januari 2027, tetapi belum ada tanggal pasti penerapan sementara.
- Perjanjian investasi belum memuat mekanisme sengketa investor dan negara, tetapi kedua pihak berkomitmen merundingkannya dalam tiga tahun.
- IGJ, WALHI, Fern, dan CELIOS menyoroti obat generik, transparansi, sawit, dan aturan deforestasi.
Indonesia dan Uni Eropa dijadwalkan menandatangani Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif (IEU-CEPA) dan Perjanjian Perlindungan Investasi (IPA) terpisah di Brussel pada Sabtu, 21 November, sebuah tonggak dalam perundingan yang diluncurkan pada Juli 2016. Kalender publik Komisi Eropa mencantumkan Komisioner Perdagangan Maroš Šefčovič menandatangani kedua naskah bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Perdagangan Budi Santoso. Saat artikel ini ditulis, Sabtu siang waktu Jakarta (pagi hari di Brussel), NewsWLD belum menemukan pernyataan resmi dari kedua pihak yang memastikan penandatanganan sudah berlangsung.
Penandatanganan bukan garis akhir. Menurut Komisi Eropa, naskah itu masih memerlukan persetujuan Parlemen Eropa dan ratifikasi oleh Indonesia sebelum bisa berlaku. Waktunya pun mepet: Indonesia dijadwalkan kehilangan tarif preferensial dari skema Generalised Scheme of Preferences (GSP) Uni Eropa pada 1 Januari 2027.
Apa yang dijanjikan bagi eksportir
Kedua pemerintah menggambarkan cakupan perjanjian secara berbeda. Menurut angka pemerintah Indonesia yang dilaporkan ANTARA dan CNBC Indonesia pada Jumat, perjanjian ini meliberalisasi lebih dari 98% perdagangan bilateral dan 90,4% pos tarif produk Indonesia langsung mendapat tarif nol persen. Komisi Eropa menyebut tarif akan dihapus pada lebih dari 98% pos tarif, dengan 80% diliberalisasi saat perjanjian berlaku dan 96% perdagangan setelah masa transisi lima tahun. Angka-angka itu mengukur hal yang berbeda, sehingga pembaca sebaiknya tidak membandingkannya secara langsung.
Bagi Indonesia, Komisi Eropa menyebut minyak sawit, tekstil, dan alas kaki sebagai sektor yang paling diuntungkan. Bagi Uni Eropa, sektornya adalah agrifood, kimia, mesin, dan mobil: Indonesia akan menghapus 98,5% tarifnya atas barang Uni Eropa, termasuk tarif mobil hingga 50% yang sebagian besar dihapus dalam lima tahun, sehingga eksportir Uni Eropa diperkirakan menghemat bea masuk sekitar €600 juta per tahun. Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan Johni Martha mengatakan pada 16 November bahwa perjanjian ini melindungi industri padat karya dan UMKM yang mengekspor ke Eropa, menurut ANTARA.
Perdagangan barang dan jasa kedua pihak mencapai €28,9 miliar pada 2025, menurut angka Dewan Uni Eropa yang dikutip The Diplomat. Uni Eropa adalah mitra dagang terbesar keempat Indonesia, sedangkan Indonesia hanya berada di urutan ke-30 di antara mitra Uni Eropa. The Diplomat mengaitkan cepatnya tahap akhir perundingan dengan tarif Amerika Serikat: Indonesia dikenai tarif 32% pada April 2025, yang kemudian diturunkan menjadi 19% lewat kesepakatan yang diteken pada Februari 2026.
Tenggat yang belum dipastikan pemerintah
Pemerintah negara-negara Uni Eropa mengesahkan penandatanganan dan penerapan sementara kedua perjanjian pada 18 November. Menteri Perdagangan Irlandia Helen McEntee, yang negaranya memegang presidensi Dewan Uni Eropa, mengatakan "eksekusi cepat sangat penting" karena Indonesia lulus dari GSP pada 1 Januari 2027. Airlangga dan Šefčovič membahas penerapan sementara "pada awal 2027", bergantung pada prosedur hukum masing-masing pihak, menurut ANTARA.
Belum ada pihak yang mengumumkan tanggal mulai yang pasti. Setelah lulus dari GSP, ekspor Indonesia tidak lagi menikmati tarif preferensial GSP, lapor The Diplomat dengan mengutip Dewan Uni Eropa. Jika penerapan sementara baru dimulai setelah 1 Januari, barang yang kini masuk dengan preferensi itu akan dikenai bea masuk normal Uni Eropa selama masa jeda. Inilah ujian pertama janji pemerintah soal manfaat cepat bagi eksportir.
Perlindungan investor dan soal ISDS
Kelompok masyarakat sipil sudah lama menilai perjanjian investasi ini memberi kekuasaan lebih kepada korporasi. Kertas posisi bersama WALHI dan Indonesia for Global Justice (IGJ) pada 2024 memperingatkan bahwa mekanisme penyelesaian sengketa investor dan negara (ISDS), atau Investment Court System versi Uni Eropa, akan memungkinkan investor menggugat negara atas kebijakan perlindungan lingkungan dan masyarakat. Pada Februari 2025, lebih dari 120 organisasi dari Eropa dan Indonesia mendesak kedua pihak menghentikan perundingan karena risiko bagi masyarakat adat dan lingkungan, lapor Human Rights Monitor.
Menurut uraian Komisi Eropa, IPA final belum memuat mekanisme sengketa investor dan negara. Sengketa diselesaikan antarnegara, dan kedua pihak berkomitmen merundingkan sistem sengketa investor dan negara setelah perjanjian berlaku, dengan target selesai dalam tiga tahun. Artinya, kekhawatiran para pengkritik belum hilang, melainkan ditunda.
Obat, sawit, dan nikel
Analisis IGJ pada Februari 2026 atas bab kekayaan intelektual menyebut naskah yang disepakati tetap memuat inti eksklusivitas data, yang akan melarang BPOM menggunakan data uji klinis milik pemegang izin pertama untuk menyetujui obat generik tanpa persetujuannya, dengan durasi diserahkan kepada hukum nasional. IGJ juga menyoroti Pasal 12.39 tentang perlindungan paten yang "efektif" serta tindakan di perbatasan oleh bea cukai yang mencakup paten, yang menurut IGJ bisa menunda atau menghambat obat generik yang lebih murah.
Soal sawit, perjanjian ini memuat protokol minyak sawit dan platform dialog, menurut Komisi Eropa. Fern, kelompok advokasi hutan dan hak masyarakat yang berkantor di Brussel, menyatakan pada April 2026 bahwa perjanjian ini memangkas tarif atas sawit dan komoditas berisiko hutan lainnya serta mempermudah investasi tanpa menambah jaminan terhadap konflik antara perusahaan dan masyarakat, dan mendesak Uni Eropa menegakkan regulasi antideforestasi (EUDR). Saat perundingan rampung pada September 2025, Direktur Eksekutif CELIOS Bhima Yudhistira mengatakan kepada DW bahwa "tanpa kepatuhan keberlanjutan yang kredibel dan sistem ketertelusuran yang tepercaya, tarif nol akan sulit dimanfaatkan". Ketua Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Eddy Martono mengatakan kepada DW bahwa tantangan EUDR yang sebenarnya ada pada petani kecil, bukan perusahaan besar, karena pemerintah belum memberikan aturan yang jelas soal lahan mereka.
Komisi Eropa menyatakan CEPA akan memberi produsen Uni Eropa "stabilitas dan kepastian" akses atas nikel dan kobalt Indonesia. Perjanjian ini juga melarang monopoli ekspor dan harga ganda untuk bahan mentah serta membatasi intervensi harga yang tidak beralasan. Ringkasan Uni Eropa yang ditelaah NewsWLD tidak menjelaskan secara rinci bagaimana aturan itu sejalan dengan larangan ekspor bijih nikel mentah Indonesia, kebijakan yang menurut Human Rights Monitor membuat perundingan terhenti dan yang oleh The Diplomat disebut sebagai salah satu sengketa yang memperlambat perundingan.
Transparansi dan langkah berikutnya
Dalam kertas posisi 2024, WALHI dan IGJ menyatakan pemerintah Indonesia belum melakukan kajian dampak sosial, lingkungan, dan hak masyarakat adat dari perjanjian ini, dan dokumen perundingan tidak dibuka ke publik. Mereka merujuk Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XVI/2018, yang menurut mereka menjadikan partisipasi publik dalam pembuatan perjanjian internasional sebagai kewajiban hukum. Di sisi Uni Eropa, Komisi Eropa menunjuk komitmen ketenagakerjaan dan lingkungan yang mengikat, kelompok penasihat domestik, serta forum masyarakat sipil untuk memantau pelaksanaan.
Pertanyaan yang perlu dicermati sekarang: kapan ratifikasi Indonesia sampai di DPR, apakah naskah lengkap dan kajian dampak dipublikasikan dalam bahasa Indonesia sebelum pemungutan suara itu, dan apakah penerapan sementara sudah berjalan sebelum preferensi GSP berakhir pada 1 Januari. NewsWLD akan memperbarui berita ini setelah salah satu pemerintah mengonfirmasi penandatanganan.
Sumber
- 1.European Commission: Calendar items of the President and Commissioners (21 Nov 2026), commission.europa.eu
- 2.ANTARA: Indonesia, EU finalize IEU-CEPA preparations ahead of signing (20 Nov 2026), en.antaranews.com
- 3.CNBC Indonesia: IEU-CEPA diteken hari ini, Menko Airlangga matangkan implementasi (21 Nov 2026), cnbcindonesia.com
- 4.ANTARA: RI siap tandatangani IEU-CEPA pada 21 November di Brussel (16 Nov 2026), antaranews.com
- 5.The Diplomat: EU governments sign off on previously-agreed trade deal with Indonesia (20 Nov 2026), thediplomat.com
- 6.Government of Ireland: Statement by Minister Helen McEntee on Council authorisation of the EU-Indonesia agreements (18 Nov 2026), gov.ie
- 7.European Commission: Key elements of the EU-Indonesia Trade Agreement and Investment Protection Agreement, policy.trade.ec.europa.eu
- 8.European Commission: Factsheet, EU-Indonesia CEPA main benefits, policy.trade.ec.europa.eu
- 9.IGJ: Kertas analisis bab kekayaan intelektual dalam I-EU CEPA (21 Feb 2026), igj.or.id
- 10.WALHI and IGJ joint position paper: IEU CEPA, a threat to the environment, Indigenous peoples and biodiversity (2024), igj.or.id
- 11.Human Rights Monitor: Civil society urges review of EU-Indonesia trade deal (26 Feb 2025), humanrightsmonitor.org
- 12.Fern: The EU-Indonesia CEPA and IPA, what they mean for forests and people (2 Apr 2026), fern.org
- 13.DW: Indonesia palm oil sellers fear new barriers after EU deal (23 Sep 2025), dw.com




