Pemerintah mencabut izin pemanfaatan hutan PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) yang mencakup sekitar 338.536 hektare di Riau. Keputusan ini penting bukan hanya karena luas wilayahnya, melainkan karena menjadi ujian apakah penegakan hukum dapat memulihkan ekosistem tanpa membebankan seluruh dampak ekonomi kepada warga dan pekerja.
Menurut keterangan Juru Bicara Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) Barita Simanjuntak, Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 971 tanggal 19 November 2026 menetapkan sanksi administratif berupa pencabutan izin. Satgas mengumumkan langkah tersebut pada 20 November. Menurut keterangan yang dikutip media, kegiatan di dalam areal izin dihentikan dan kawasan kembali berada dalam penguasaan negara. Kewajiban pemulihan lingkungan serta tanggung jawab hukum lainnya tetap berlaku.
Nomor keputusan tersebut disebut secara konsisten dalam berbagai pemberitaan dan pernyataan organisasi lingkungan WALHI. Namun, salinan lengkap keputusan bertanda tangan beserta lampirannya belum dapat diperiksa secara independen untuk artikel ini. Cakupan keputusan, tenggat pelaksanaan, serta mekanisme keberatan masih perlu diperiksa dari dokumen aslinya ketika tersedia.
Temuan pemerintah dan batas pembuktiannya
Satgas menyatakan menemukan perkebunan sawit seluas sekitar 18.362,74 hektare, bukaan tambang tanpa izin sekitar 541,46 hektare, serta kerusakan kawasan lindung sekitar 211,54 hektare di dalam areal izin. Satgas juga menyebut kebakaran gambut berulang dan persoalan kawasan penyangga Taman Nasional Tesso Nilo yang penting bagi habitat gajah Sumatera.
Angka-angka tersebut merupakan temuan yang diumumkan otoritas penertiban, bukan putusan pidana terhadap RAPP ataupun bukti bahwa perusahaan sendiri melakukan seluruh aktivitas yang ditemukan dalam areal konsesinya. Masih perlu diperjelas lokasi, pelaku kegiatan, status penguasaan lahan, waktu kejadian, metode pemeriksaan, dan pembagian tanggung jawab pemulihan. Peta dan bukti pemeriksaan yang dibuka kepada publik akan memungkinkan masyarakat, peneliti, serta perusahaan menguji temuan tersebut.
Pencabutan izin merupakan tindakan administratif. Tanggung jawab pidana atau perdata berikutnya harus ditetapkan melalui proses hukum yang berlaku. Luas kebun sawit, bukaan tambang, dan kawasan lindung yang rusak juga tidak boleh begitu saja dijumlahkan seolah-olah pasti merupakan area terpisah tanpa tumpang tindih.
Tanggapan perusahaan dan risiko ekonomi
RAPP menyatakan mengetahui keputusan itu dari media dan masih menunggu pemberitahuan resmi beserta penjelasan lebih lanjut. Perusahaan mengatakan menghormati kewenangan pemerintah, akan berkomunikasi secara konstruktif, dan akan menanggapi melalui mekanisme yang sesuai. RAPP menyebut kesejahteraan masyarakat yang bergantung pada kegiatan operasional sebagai prioritasnya.
RAPP bersama Grup APRIL menyatakan mempekerjakan lebih dari 41.000 pekerja serta mendukung pemasok lokal. Perusahaan juga mengutip studi dampak ekonomi sebelumnya yang memperkirakan lapangan kerja tidak langsung dalam jumlah jauh lebih besar. Angka tersebut berasal dari perusahaan, bukan estimasi independen mengenai jumlah pekerjaan yang pasti hilang akibat keputusan ini. Pekerja langsung, tenaga kontrak, dan dampak ekonomi tidak langsung harus dibedakan.
Penghentian mendadak berpotensi mengganggu upah, pembayaran kontraktor, transportasi, usaha setempat, serta rantai pasok industri pulp. Sebaliknya, membiarkan pelanggaran yang benar-benar terbukti tanpa perbaikan dapat membebankan biaya kepada warga yang terdampak kebakaran, konflik tanah, penurunan kualitas air, dan kerusakan habitat. Tantangannya bukan memilih pekerja atau hutan, melainkan memastikan penegakan aturan dan transisi yang dapat dipertanggungjawabkan bagi keduanya.
WALHI menuntut pemulihan, bukan sekadar pergantian pengelola
Dalam pernyataan 20 November, WALHI Riau menyambut pencabutan izin sambil menuntut pemulihan ekologis dan hak masyarakat. Organisasi itu menyebut analisisnya menemukan indikasi kebakaran di areal kerja RAPP pada 2015, 2016, 2017, 2020, dan 2026. WALHI juga menduga pemulihan pascakebakaran di Pulau Padang tidak memadai. Klaim tersebut masih memerlukan pengujian independen menggunakan data kebakaran, batas konsesi, dan pemeriksaan lapangan; klaim itu bukan putusan pengadilan yang dirujuk dalam artikel ini.
WALHI mengingatkan agar bekas konsesi tidak langsung dialihkan kepada korporasi lain atau perusahaan negara. Menurut organisasi itu, pengalihan tanpa penyelesaian konflik berisiko mengulangi masalah penguasaan lahan. WALHI meminta masyarakat adat, petani, pekerja, dan kelompok terdampak dilibatkan dalam perencanaan pemulihan serta pemanfaatan lahan berikutnya.
Di sinilah persoalan tata kelola menjadi nyata. Kembalinya kawasan dalam penguasaan negara tidak otomatis menyelesaikan hak adat, klaim warga, maupun hak ketenagakerjaan. Langkah itu juga tidak menjamin gambut rusak dibasahi kembali, areal terbakar dipulihkan, atau koridor gajah dilindungi. Pemerintah membutuhkan inventarisasi lahan yang terbuka dan mekanisme untuk mendengar klaim yang saling bersaing.
Lima ukuran keberhasilan setelah pencabutan
Pertama, pemerintah perlu membuka keputusan lengkap, peta konsesi, bukti pemeriksaan, dan dasar hukum tiap temuan, dengan perlindungan yang wajar bagi informasi ekologis sensitif. Kedua, otoritas harus mengidentifikasi siapa yang mengoperasikan kebun sawit dan lokasi tambang serta pihak mana yang memiliki kewajiban pemulihan tertentu. Ketiga, rencana pemulihan yang diawasi independen membutuhkan target terukur, pendanaan, tenggat, dan laporan perkembangan publik.
Keempat, pemerintah dan perusahaan perlu menjelaskan pengaturan upah, potensi pemutusan hubungan kerja, pemasok, dan transisi produksi. Kelima, masyarakat harus memiliki kesempatan menguji batas lahan, mengajukan hak adat, dan berpartisipasi sebelum skema pengelolaan baru ditetapkan.
Manfaat ekologis bisa besar apabila kebakaran gambut dicegah dan fungsi hutan pulih. Biaya sosial pun bisa besar jika penertiban berlangsung mendadak atau tidak transparan. Kedua hasil tersebut belum bisa dipastikan hanya dari pengumuman pencabutan izin.
Untuk saat ini, fakta yang dapat dinyatakan adalah adanya pengumuman pencabutan izin administratif, temuan yang disampaikan Satgas, tanggapan awal perusahaan, dan tuntutan WALHI. Dampak ekologis akhir, tanggung jawab atas tiap dugaan pelanggaran, dan konsekuensi bagi pekerja masih membutuhkan pemeriksaan dokumen dan kondisi lapangan.
Sumber: ANTARA, 20 November; CNBC Indonesia, 20 November, memuat tanggapan RAPP; WALHI Riau, 20 November; ANTARA, 21 November.




