Cek fakta: janji MBG untuk 82,9 juta penerima pada April 2026 meleset, lalu dihapus

Putusan: Diingkari. Janji bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan menjangkau seluruh 82,9 juta sasaran penerima manfaat pada akhir April 2026 tidak ditepati. Tenggatnya lewat, Badan Gizi Nasional (BGN) menyatakan pada Juli 2026 bahwa mereka tidak lagi memiliki target penerima, dan angka resmi terbaru adalah 58,2 juta.

Janjinya

Pada 6 Desember 2025 Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan target 82,9 juta "kemungkinan besar" tercapai pada akhir Februari 2026, sehingga mulai Maret program bisa melayani 100 persen sasaran, menurut siaran pers BGN. Ia menyebut bencana alam dan gangguan verifikasi data sebagai alasan target tidak tercapai pada akhir 2025, dan mengatakan BGN merencanakan total 31.000 hingga 33.000 SPPG.

Pada 31 Desember 2025, saat meresmikan SPPG di Blitar, Jawa Timur, Dadan mengatakan MBG melayani hingga 55 juta penerima manfaat pada 2025 dan menggeser tanggalnya: "Memudahkan tahun depan kita bisa kejar 100 persennya (82,9 juta penerima manfaat) di akhir April (2026). Sehingga bulan Mei itu seluruh calon penerima manfaat sudah bisa menerima manfaat dari Program Makan Bergizi Gratis," kata Dadan seperti dikutip BGN.

Akhir 2025

Program dimulai pada 6 Januari 2025 dengan 190 SPPG yang melayani sekitar 570.000 orang. Dadan mengatakan kepada Komisi IX DPR pada 20 Januari 2026 bahwa 19.188 SPPG beroperasi pada penutupan 2025 dan MBG melayani 55,5 juta penerima manfaat pada akhir tahun itu, menurut merdeka.com.

Anggaran bukan kendala utama pada 2025. Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan pada 18 Desember 2025 bahwa Rp52,9 triliun dari pagu MBG Rp71 triliun, atau 74,6 persen, telah dicairkan hingga 15 Desember dan menjangkau 50,7 juta dari 82,9 juta sasaran, menurut CNBC Indonesia. Bisnis.com melaporkan hingga 31 Desember hanya 72,5 persen (Rp51,5 triliun) yang terserap, dengan 56,13 juta penerima. "Ketika pada 2025 pagu Rp71 triliun saja tidak terserap optimal dan target penerima belum tercapai, persoalannya jelas bukan pada kekurangan dana, melainkan pada kesiapan desain dan kapasitas eksekusi," kata M. Rizal Taufikurrahman dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef).

Yang terjadi pada 2026

Tenggat akhir April lewat tanpa target tercapai. Pada 21 Juli 2026 Plh Kepala BGN Agustina Arumsari mengatakan dalam konferensi pers bahwa Presiden Prabowo Subianto mengarahkan BGN memperbaiki tata kelola program dan mengedepankan kualitas. "Jadi, kami sudah tidak memiliki target penerima manfaat," ujarnya, seperti diberitakan Katadata. Katadata melaporkan Presiden sebelumnya menetapkan sasaran 82,9 juta pada akhir 2026.

Pada pertengahan tahun Kementerian Keuangan mencatat 63,13 juta penerima manfaat, dengan anggaran Rp101,1 triliun terealisasi pada semester I 2026, menurut Katadata. Pada 6 Agustus 2026 Kepala BGN Sudaryono mengatakan jumlah penerima akan berkurang sekitar 6 juta pada 2027 karena sebagian penerima tercatat dua kali, misalnya siswa yang terdata di MTs sekaligus sebagai santri pondok pesantren.

Pada 13 November 2026 Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan MBG menjangkau 58,2 juta penerima manfaat melalui 27.485 SPPG, dengan realisasi anggaran Rp173,2 triliun hingga akhir Oktober, menurut ANTARA. Angka itu sekitar 70 persen dari 82,9 juta yang dijanjikan.

Tanggapan pemerintah

BGN menyatakan kini mengutamakan kualitas dan keamanan pangan dibanding jumlah. Pada November 2026 BGN mengaktifkan 953 SPPG baru di 34 provinsi yang menyasar sekitar 1,5 juta penerima tambahan, setelah mengaktifkan 1.460 SPPG pada Oktober di daerah 3T dan daerah dengan prevalensi stunting tinggi, menurut siaran pers BGN. Setiap SPPG yang diaktifkan wajib memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), kata BGN.

Juru Bicara BGN Tysa Novenny mengatakan pada 2 November 2026 bahwa lebih dari 58 juta anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui dan balita menerima MBG, dapur MBG mempekerjakan 1,03 juta tenaga kerja lokal dan bermitra dengan 80.315 pemasok, serta Rp44 triliun anggaran dikembalikan ke kas negara melalui efisiensi, menurut Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom). Suahasil menilai manajemen baru BGN yang bekerja sejak Juli 2026 telah membenahi tata kelola SPPG dan memeriksa ketepatan sasaran penerima.

Mengapa putusannya diingkari

Janji ini memuat angka dan tanggal yang jelas. Tenggat akhir Februari maupun akhir April 2026 tidak terpenuhi, dan targetnya sendiri ditarik pada Juli 2026. Cakupan memang tumbuh sekitar seratus kali lipat sejak Januari 2025, tetapi masih jauh di bawah angka yang dijanjikan, dan BGN memperkirakan jumlahnya akan menyusut lagi pada 2027 setelah data ganda dibersihkan.

Yang perlu dicermati

BGN berencana terus membuka SPPG di daerah 3T dan daerah dengan stunting tinggi, sementara kepala BGN menyebut jumlah penerima akan turun pada 2027 setelah data ganda dihapus. NewsWLD akan memperbarui pemeriksaan ini jika ada target cakupan baru yang bertanggal.

Pemeriksaan ini bagian dari pelacak NewsWLD atas janji pejabat Indonesia.